Tekan Dampak Harga BBM Dunia, Setjen DPR RI Pangkas Biaya Operasional
JakCityNews (Jakarta) – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI resmi memberlakukan serangkaian kebijakan efisiensi anggaran sebagai langkah proaktif menghadapi kenaikan harga BBM dunia yang berdampak pada APBN. Langkah ini diambil untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di tengah dinamika ekonomi global.
“Langkah ini adalah bentuk komitmen kami dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab. Fokus utama kami adalah penghematan pada sektor operasional tanpa mengganggu dukungan terhadap fungsi kedewanan,” ujar Sekjen DPR RI, Indra Iskandar dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (29/3/2026).
Indra menyebut ada tiga langkah dalam skema efisiensi yang mulai diimplementasikan pasca-Idulfitri ini. Yakni penerapan pemadaman listrik terjadwal di kompleks gedung DPR RI mulai pukul 18.00 WIB.
“Pemadaman ini guna menekan biaya operasional lift dan fasilitas gedung yang tidak mendesak di malam hari,” katanya.
Kedua, pembatasan penggunaan kendaraan dinas bagi pejabat eselon I hingga III serta optimalisasi sistem RFID. Setjen DPR RI menargetkan penghematan BBM hingga Rp1,5 miliar per tahun.
“Selain itu, opsi Work From Home (WFH) pada hari Jumat sedang dikaji untuk memangkas operasional bus jemputan pegawai, ” kata Indra.
Ketiga, pengetatan biaya jamuan rapat singkat dan pembatasan perjalanan dinas non-urgensi. Kegiatan yang memungkinkan dilakukan secara daring akan didorong untuk dilaksanakan secara virtual.
Meski pengetatan dilakukan secara disiplin hingga akhir tahun anggaran, Indra memastikan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPR RI tetap menjadi prioritas utama.
Indra menambahkan dukungan terhadap kinerja Dewan tidak akan terganggu. Rapat-rapat yang menyangkut kepentingan rakyat tetap bersifat dinamis dan akan difasilitasi secara optimal.
“Efisiensi ini murni menyasar pada tata kelola internal agar lebih ramping dan tepat sasaran. Setjen DPR RI berharap dapat berkontribusi pada stabilitas fiskal nasional sekaligus menjadi contoh pengelolaan birokrasi yang adaptif dan efisien, ” ujarnya. (Nes)
