Sebagian Besar PTS di Indonesia Kualitasnya di bawah PTN
JakCityNews (Jakarta) – Sebagian besar perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia saat ini masih memiliki kualitas di bawah perguruan tinggi negeri (PTN). Menurut data klasterisasi kualitas pendidikan tinggi 2020 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tidak ada satu pun PTS masuk klaster 1 (terbaik), dan hanya beberapa PTS masuk dalam klaster 2, dan lainnya tersebar di klaster 3 hingga 5.
Untuk itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP- PTSI) sebagai organisasi yang mewadahi penyelenggara PTS di tanah air, terus berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas PTS dengan kolaborasi dan inovasi.
“Sebagai mitra pemerintah, saya meminta agar ABP-PTSI bisa mendorong kemajuan PTS yang berkualitas, serta menjadi wadah bagi PTS untuk lebih banyak berkolaborasi dan berinovasi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing tidak hanya di tingkat nasional namun juga secara global,” pesan Wapres saat menerima jajaran pengurus ABP-PTSI secara virtual di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2022).
Dengan demikian, lanjut Wapres, hal tersebut diharapkan selain akan meningkatkan kualitas PTS-PTS di tanah air, juga akan semakin memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas.
“Kita ingin supaya PTS-PTS ini klasternya naik, dari yang sekarang belum bisa masuk klaster 1, saya harapkan nanti ke depan akan masuk,” harapnya.
Lebih jauh, Wapres mengingatkan bahwa baik PTN maupun PTS memiliki andil besar yang sama dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter kebangsaan yang kuat.
“Tugas perguruan tinggi adalah untuk mewujudkan program nasional kita yakni mencetak SDM Indonesia yang unggul, yang bisa bersaing bukan saja di tingkat nasional tetapi juga di tingkat global,” tegasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum ABP-PTSI Thomas Suyatno melaporkan bahwa ABP-PTSI akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-5 pada 21 – 22 Juli 2022 di Surabaya. Untuk itu, ia mengharapkan kesediaan Wapres membuka Munas tersebut.
“Kami mohon dengan hormat Bapak Wapres berkenan membuka secara resmi Munas dimaksud sebagaimana Munas-munas sebelumnya yang juga dibuka oleh Wapres,” ujarnya.
Adapun Munas Ke-5 ABP-PTSI ini, tutur Thomas, akan membahas berbagai problematika pendidikan tinggi di tanah air.
“Munas ini akan dihadiri oleh sekitar 500 pengurus dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu, suatu kehormatan besar bagi kami jika Bapak Wapres berkenan hadir,” harapnya.
Menanggapi permohonan ini, Wapres pun menyampaikan bahwa dirinya akan hadir untuk membuka Munas ABP-PTSI tersebut. Namun, terkait teknis kehadiran secara langsung atau virtual, Wapres akan menyesuaikan dengan situasi dan agenda kepresidenan yang lain.
“Saya berharap melalui penyelenggaraan Munas kelima ini, ABP-PTSI supaya menyiapkan langkah-langkah strategis dalam konsolidasi organisasi, mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan, dan merumuskan rekomendasi program untuk peningkatan kualitas PTS untuk kemajuan pendidikan tinggi di tanah air,” pesannya.
Sebagai informasi, ABP-PTSI merupakan suatu wadah organisasi yang menaungi seluruh badan penyelenggara perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia. ABP-PTSI didirikan pada 2003 oleh 1.160 badan penyelenggara, yayasan, dan perkumpulan PTS. Hingga kini, kepengurusan ABP-PTSI telah tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
Selain Ketua Umum ABP-PTSI, hadir pula dalam audiensi virtual kali ini Wakil Ketua Umum ABP-PTSI Rr. Iswahyu Dhaniarti dan Sekretaris Jenderal ABP-PTSI M. Arief.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Mohamad Nasir, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (Alvim)
