Atasi Masalah Kekeringan, Komisi V DPR Dorong Tingkatkan Infrastruktur Daerah
JakCityNews (Jakarta) — Komisi V DPR RI menyoroti banyaknya wilayah di tanah air yang terdampak masalah kekeringan akibat fenomena El Nino yang menyebabkab musim kemarau lebih panjang. Karena itu, Pemerintah didorong melakukan tindakan pencegahan dengan meningkatkan infrastruktur di segala sektor sebagai bentuk preventif sekaligus kuratif atas bencana yang terjadi.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menjelaskan Pemerintah memiliki kewajiban memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Meski begitu, Pemerintah juga harus melakukan upaya pencegahan untuk mengantisipasi kekeringan di masa mendatang.
“Pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam mencegah dampak kekeringan. Infrastruktur seperti bendungan, saluran irigasi, dan reservoir air membantu menyimpan dan mengalirkan air untuk irigasi pertanian dan kebutuhan air domestik, yang dapat mengurangi risiko kekeringan,” ujar Andi Iwan Darmawan Aras dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (11/8/2023).
Iwan mengingatkan Pemerintah jangan hanya melakukan tindakan penanggulangan bencana saja, namun tindakan pencegahannya juga harus diperhatikan. “Karena kita lihat bersama, banyak masyarakat menderita akibat bencana kekeringan yang mungkin untuk masyarakat kota biasa saja. Tapi di desa-desa dan pedalaman dampaknya lebih parah karena kekurangan infrastruktur ” tegas Iwan.
Lebih lanjut, Iwan mengingatkan Pemerintah untuk tetap memperhatikan fasilitas sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal ini menyusul sempat terjadinya kendala distribusi bantuan pangan untuk warga Papua Tengah karena masalah akses transportasi dan keamanan.
“Belum memadainya infrastruktur jalan di Papua, terutama di wilayah pegunungan, masih terus menjadi pekerjaan rumah. Akibatnya bantuan sulit disalurkan dan biaya distribusi sangat mahal,” sebut Iwan.
Sebagian besar kawasan pegunungan Papua memang belum terhubung oleh moda transportasi darat, sehingga penerbangan menjadi pilihan utama. Sulitnya distribusi bahan pangan diperparah dengan adanya aksi kekerasan yang dilakukan beberapa Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
“Jadi selain akses distribusi pangan, Pemerintah juga harus memastikan persoalan keamanan, khususnya di daerah-daerah rawan, ” kata Politikus Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya ini.(gsu)
