DPR dan Pemerintah Sepakati Titik Temu Asumsi Dasar APBN 2024
JakCityNews (Jakarta) – Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan Badan Anggaran DPR RI melaporkan hasil pembahasan yang menjadi kesepakatan terkait asumsi dasar ekonomi makro dalam RUU APBN 2024 serta besaran penerimaan, defisit serta pembiayaan yang akan menjadi target dalam undang-undang tersebut.
Laporan yang dibacakan oleh Anggota Badan Anggaran RI, Nurul Arifin itu disampaikan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI Pembicaraan Tk I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2024. Rapat yang diselenggarakan pada Selasa (19/9/2023) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta itu memiliki agenda Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang APBN TA 2024.
“Dengan memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian dunia terkini serta dampaknya terhadap perekonomian domestik, Panja menyepakati dasar ekonomi makro tahun 2024 sebagai berikut. Sebagaimana tabel nomor satu. Asumsi dasar ekonomi makro tahun 2024. Nomor satu, asumsi makro pertumbuhan ekonomi dalam persen RAPBN tahun 2024 5,2 kesepakatan 5,2. Dua, laju inflasi dalam persen RAPBN 2024 2,8 kesepakatan 2,8, ” ujar Nurul.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan selain itu disepakati juga nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000/dolar AS dan besaran Suku Bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) disepakati senilai 82 dolar AS//barrel, sebelumnya diajukan dalam RAPBN 2024 harga minyak mentah berada di angka 80 dolar AS/barrel.
“Dari sisi lifting minyak bumi juga mengalami kenaikan menjadi 635 ribu barrel/hari dari 625 ribu barrel/hari yang ditawarkan pemerintah. Sedangkan jumlah lifting gas bumi yang disepakati sama dengan yang diajukan yaitu 1.033 ribu barrel setara minyak per hari, ” ujarnya.
Pada asumsi dasar ekonomi makro juga tercantum mengenai sasaran dan indikator pembangunan tahun 2024. Anggota Komisi I DPR RI ini lantas menuturkan bahwa sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2024 ditargetkan pada level yang lebih baik, tingkat pengangguran akan terus menurun seiring dengan adanya penguatan pertumbuhan ekonomi.
“Penurunan tingkat pengangguran dan juga didukung dengan program perlindungan sosial akan dapat menurunkan tingkat kemiskinan. memperbaiki rasio gini, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang ditunjukkan dengan peningkatan IPM keberangkatan pembangunan terhadap petani dan nelayan ditingkatkan yang direpresentasikan oleh angka NTP dan NTN yang meningkat, ” ujarnya. (gsu)
