Ambang Batas Calon Presiden Mencederai Hak Politik Warga Negara
JakCityNews (Jakarta) – Tamsil Linrung mengatakan, pembatasan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya dapat diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik merupakan salah satu bentuk degradasi atas hak individu warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan maju menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari jalur independen.
Hal itu disampaikan Tamsil Linrung saat memberikan Keynote Speech pada Dialog Publik Wacana Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945 di Auditorium FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang, Rabu (16/2/2022).
“Ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 telah menodai prinsip-prinsip demokrasi khususnya terkait dengan hak berpolitik bagi warga negara,” ujar Tamsil.
Senator asal Sulawesi Selatan menjelaskan, negara yang sudah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Sayangnya. kondisi ini diperparah dengan hadirnya Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 pasal 222 yang membatasi alternatif pilihan capres-cawapres yang akan maju di Pemilu, utamanya calon perseorangan.
“Adanya pembatasan terhadap pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden yang dilakukan melalui Presidential Threshold juga merupakan salah satu bentuk pengkerdilan nilai-nilai demokrasi,” katanya.
Baca juga :
- Rusdi Hartono: Integritas di Setjen DPR RI Bukan Sekadar Slogan
- Timur Tengah Memanas, Abidin Fikri Minta Pemerintah Amankan 58.000 Jemaah Umrah Indonesia
- DPR : Penutupan Selat Hormuz Ancaman Serius Ketahanan Energi Nasional
- Tekan Angka Kecelakaan, DPR Dorong Pembatasan Mudik Motor di 2026
- Belajar dari Habibie: Komisi X Ingatkan Nasionalisme Tak Cuma Diukur dari Domisili
Oleh karena itu, Tamsil menilai, wacana perubahan kelima terhadap UUD NRI Tahun 1945 perlu memuat materi yang berkaitan dengan penataan pelaksanaan demokrasi yang lebih substantif dengan memberikan ruang bagi terpenuhinya hak-hak warga negara dalam pencalonan Presiden dan calon Wakil Presiden dari unsur independen.
Senada hal itu Prof. Dr. Ali Munhanif, Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan, gagasan amandemen UUD 1945 saat ini merupakan momentum yang tepat.
“Presidential threshold seharusnya tidak diperlukan lagi jika sistem bikameral berjalan dengan efektif,” ujarnya.
Semua narasumber dan peserta sepakat agar Presidential Threshold dihilangkan dalam ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan UUD dan menodai prinsip kedaulatan rakyat.
Hadir dalam kesempatan itu Pimpinan Kelompok DPD di MPR dan civitas akademika fakultas ilmu sosial dan ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.(Bas/Gatt)
