Sultan : Pemerintah Setengah Hati Beri BLT UMKM
JakCityNews (Jakarta) – Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 455 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN pada 2022. Salah Satu targetnya adalah penguatan ekonomi dengan alokasi anggaran Rp 178,3 triliun dari sebelumnya Rp 141,42 triliun.
Meski demikian, BLT UMKM 2022 hanya didistribusikan kepada lebih dari 2,76 juta Usaha ultra mikro senilai Rp600.000 per unit usaha pada Februari 2022 ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua dewan perwakilan daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin meminta Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian RI untuk tidak setengah hati memberikan treatment fiskal kepada Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM).
“Sulit untuk tidak menyebut agenda Pemulihan ekonomi ini sebagai skenario fiskal yang disorientasi. Terobosan kebijakan yang menyebabkan UMK kita sulit produktif, berkembang dan bersaing,” ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Kamis (17/02/2022).
Dalam upaya pemulihan ekonomi, lanjut Sultan, Usaha Mikro yang jumlah mencapai 60 an juta saat ini lebih membutuhkan insentif fiskal yang progresif dan ekosistem bisnis yang dinamis berbasis digital. Ekosistem UMK yang kolaboratif dan saling gotong-royong.
” Akses modal murah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) apalagi BLT yang nilainya ratusan ribu tidak cukup untuk mengakselerasi produktifitas UMK. Meskipun itu sangat berarti bagi masyarakat kecil untuk memenuhi kebutuhan harian,” Katanya.
Pemerintah meningkatkan dana PEN menjadi 455,62 triliun rupiah pada 2022 yang diperuntukkan bagi sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas fiskal untuk beberapa sektor yang dibagi ke dalam dua Klaster, pertama adalah klaster penanganan kesehatan senilai Rp 122,5 triliun. Nilainya meningkat dari Rp 117,87 triliun.
Klaster kedua adalah perlindungan sosial (perlinsos) dari Rp 154,76 triliun menjadi Rp 154,8 triliun. Sementara klaster penguatan ekonomi menjadi Rp 178,3 triliun dari Rp 141,42 triliun.
“Kita ingin pemerintah baik pusat dan daerah berkolaborasi membangun iklim usaha yang spesifik menyasar kelompok Usaha Mikro dan Kecil. Bukan sekedar memberikan BLT,” tutupnya. (Bas/Gatt)
