DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa HUT Provinsi Maluku ke-77
JakCityNews (Maluku) – DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Maluku ke-77, yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Jumat (19/8/2022).
Hadir dalam rapat paripurna istimewa DPRD ini, Gubernur setempat, Murad Ismail dan Wakil Gubernur Barnabas Orno, anggota DPRD serta Forkopimda baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam pidatonya mengatakan, perjalanan sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diikuti dengan lahirnya Provinsi Maluku telah melewati etape-etape ujian yang berat.
“Alhamdulillah, kita berhasil melewatinya. Kemerdekaan bangsa ini bukan karena pemberian, tetapi dengan perjuangan yang sangat berat,” kata dia.
Dan Maluku, kata dia, merupakan salah satu provinsi yang membentuk NKRI. Dan pada tanggal 19 Agustus 1945, ditetapkan sebagai hari lahirnya Provinsi Maluku.
Menurutnya, berdasarkan catatan dunia tahun 2020 hingga 2021, menjadi puncak dari pandemi Covid-19 di seluruh negara. Krisis kesehatan itu, kemudian diikuti dengan krisis ekonomi.
“Dengan ujian-ujian itulah, semakin membentuk ketahanan sosial, ekonomi dan kesehatan yang lebih tangguh,” ungkap Gubernur Murad.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury dalam sambutannya mengatakan, budaya politik harus dijadikan sebagai jiwa, untuk mengabdi dan membangun Maluku ke arah yang lebih baik.
Menurutnya, budaya politik bisa diterjemahkan sebagai tindakan dan perbuatan berdasarkan pikiran, dan akal budi manusia dalam rangka menata, mengabdi, dan menetapkan berbagai kebijakan, baik terkait dengan sistem pemerintahan, kebijakan publik, kesejahteraan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan keadilan, serta kemampuan dalam memecahkan segala masalah kemasyarakatan.
“Budaya politik memiliki kaitan dengan perilaku manusia, yang terlibat dalam menetapkan kebijakan-kebijakan publik, baik itu kebijakan berupa inovasi hingga pada perencanaan anggaran,” kata Wattimury.
Budaya politik juga, lanjut Wattimury, memiliki relasi dengan partisipasi aktif masyarakat. Semua tindakan politik pemerintah, DPRD akan mengambil kebijakan publik lainnya yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia.
“Ketika semua itu terjadi, maka disitulah nilai budaya politik melalui karya dan pikiran diimplementasikan. Budaya politik yang baik, bukan untuk memperebutkan supremasi kekuasaan, tetapi tindakan untuk memulihkan hak hidup manusia,” tandas Wattimury. (Non/Gtt)
