Paparkan Strategi Pertumbuhan Ekonomi Daerah, LaNyalla Ingatkan Tugas Sejati Gubernur
JakCityNews (Surabaya) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berkesempatan memberikan arahan pada forum Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Timur di Hotel Shangrila, Surabaya, Kamis (13/4/2023). Dalam kesempatan itu, LaNyalla memaparkan strategi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Yang paling mendasar untuk dipahami bahwa strategi pertumbuhan ekonomi daerah sebenarnya mengacu kepada metode yang diadopsi oleh perusahaan untuk menangkap pangsa pasar yang lebih besar,” kata LaNyalla dalam paparannya. Berangkat dari pemahaman tersebut, LaNyalla mengingatkan tugas sejati gubernur tak ubahnya seorang manager.
Gubernur, imbuh LaNyalla, berfungsi memastikan komunikasi atau hubungan pusat dan daerah berlangsung efektif dan efisien. Utamanya menyangkut program-program dari kementerian dan lembaga di pusat untuk daerah. “Gubernur adalah orang yang tahu persis kebutuhan daerahnya. Begitu pula wali kota dan bupati,” ujar LaNyalla.
Oleh karenanya, dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota harus memastikan produk yang dimiliki daerahnya bisa ditangkap oleh pangsa pasar yang lebih luas.
“Produk itu harus bisa diproduksi di daerah tersebut. Sehingga diperlukan dua pendekatan yang wajib ditempuh oleh pemerintah daerah, dalam hal ini para bupati dan wali kota, yaitu politik kebijakan dan politik anggaran,” tutur LaNyalla.
Senator asal Jawa Timur itu menilai, kedua strategi tersebut saling terhubung, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Keduanya harus bisa saling men-support. Sebab, politik kebijakan tidak akan dapat dijalankan tanpa politik anggaran. Demikian sebaliknya, politik anggaran tanpa target kebijakan yang terukur, akan menjadi sia-sia.
“Saya juga mendorong agar belanja APBD pemerintah daerah sudah seharusnya diprioritaskan untuk belanja lokal. Sehingga dana transfer dari pusat, baik dana perimbangan maupun dana bagi hasil, tidak terbang keluar daerah, sehingga diharapkan dampaknya bisa memacu pertumbuhan ekonomi lokal secara langsung,” saran LaNyalla.
Ia pun meminta agar pemerintah daerah membantu dan memfasilitasi produk lokal untuk dapat masuk ke dalam E-Katalog Lokal dan Nasional. Dengan begitu, belanja APBD dapat diarahkan untuk menyerap produk-produk lokal tersebut.
“Jadi dorongan, bantuan dan fasilitasi dari Pemda kepada pelaku usaha di daerah menjadi skala prioritas, agar serapan APBD tidak menjadi out-flow ke daerah atau provinsi lain. Hal ini dapat dipercepat bila pemda menjalin hubungan sinergi yang harmonis dengan para pelaku usaha, khususnya dengan Kadin-Kadin di daerah,” ujarnya.(gsu)
