Bertemu Parlemen AS, BKSAP Diskusikan Demokrasi yang Adil dan Sehat

JakCityNews (Jakarta) – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta menerima kunjungan The House Democracy Partnership (HDP) dari Parlemen (House of Representatives) Amerika Serikat (AS). Dalam kunjungan ini kedua belah pihak mendiskusikan soal proses demokratisasi baik di Amerika atau pun di Indonesia.

Persoalan yang menjadi perhatian diskusi ini adalah soal dana kampanye, Sukamta mengungkapkan, mengambil pelajaran dari AS bahwa banyaknya uang yang terlibat dalam proses pemilu di Amerika, dan itu diungkapkan oleh pihak (HDP) tidak sehat bagi demokrasi, karena ada tendensi hanya orang-orang kaya yang bisa masuk politik.

“Selain itu ada tendensi karena di sana itu menerima dana pemilu dari berbagai pihak itu legal, walaupun di-manage secara transparan dan dengan regulasi yang ketat, namun untuk mendapatkan dana dari berbagai pihak, para politisi cenderung untuk melakukan akrobat dengan narasi yang ekstrem,” ujar Sukamta melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Akibat adanya dana pemilu dari berbagai pihak yang berkepentingan sehingga muncullah adanya kelompok-kelompok yang ekstrem. “Sehingga itu cenderung menjadi ekstrem kanan dan ekstrem kiri, dan dengan berbagai macam kanal media mereka atraksi, makin banyak atraksi makin keras, makin ekstrem pandanganya, makin banyak duit itu mengalir. Dan itu tidak sehat bagi demokrasi, kata beliau,” kata Sukamta.

Dari diskusi tersebut, menurut politisi dari Fraksi PKS ini, bisa diambil pelajaran untuk mengevaluasi proses demokratisasi di Indonesia yang sudah lebih dari 20 tahun, bisa berjalan lebih sehat lagi.

“Bagaimana kampanye biayanya lebih murah tidak mahal. Dan bagaimana pemilu menghasilkan pemimpin yang kredibel dan lebih berpihak kepada masyarakat secara umum. Saya kira ini pelajaran yang cukup penting,” jelas Sukamta.

Menurutnya ke depan para pemangku kepentingan bisa mengevaluasi demokratisasi dan proses pemilu dengan regulasi agar lebih adil bagi semua kalangan. “Kita bisa melakukan evaluasi bareng-bareng dengan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan ini cukup baik, hanya saja bagaimana caranya kita meregulasi pelibatan uang, bansos, hibah, bisa lebih adil lebih baik dan lebih transparan, ” katanya.

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Anggota Parlemen AS Komite Transportasi dan Infrastruktur, Nic J. Rahall dan Deputi Direktur Hubungan Pemerintahan untuk the U.S. Global Leadership Coalition, Parker Novak. (gsu)