Legislator PDI Perjuangan Miris Masih Ada Guru di Ende Digaji Rp250ribu
Jakarta (JakCityNews)- Sebuah video yang menampilkan pengakuan beberapa guru di SMKN VI Ende, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya mendapatkan gaji Rp 250 ribu rupiah dalam sebulan viral di media sosial. Komisi X DPR RI menilai ketimpangan kesejahteraan guru antara deerah-daerah besar dan daerah terpencil sudah bukan rahasia lagi terjadi di Indonesia.
“Ini adalah potret miris pendidikan Indonesia di daerah-daerah. Kondisi seperti ini sering sekali kita temui di daerah-daerah terpencil, ” ujar Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira melalui rilisnya, Selasa (6/8/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan, banyak guru-guru di daerah merasakan kesejahteraan yang sangat minim. Satu di antaranya adalah guru-guru honorer, yang bahkan seringkali gajinya baru dibayar berbulan-bulan kemudian.
Belum lagi, gaji yang didapat para guru-guru di daerah tersebut tidak sebanding dengan perjuangan mereka untuk mengajar. Dirinya menyoroti banyaknya guru di daerah terpencil yang harus melewati medan berat untuk sampai ke sekolah demi mengajar anak-anak.
“Hanya dengan modal semangat mengabdilah yang membuat guru-guru ini bertahan mendidik siswa-siswi yang juga dengan kesederhanaan bertekad mengubah nasib melalui dunia pendidikan, ” kata Andreas.
“Kita sering temukan guru-guru daerah terpencil harus berjalan kaki berjam-jam untuk mengajar, mereka keluar masuk hutan dan lembah, lewat jalur terjal, menyeberang sungai dengan fasilitas seadanya, dan lain sebagainya, ” ujarnya.
Karenanya, DPR terus mendorong pemerintah untuk hadir membantu meningkatkan sumber daya guru dan fasilitas di daerah 3T (Tertinggal, Terluar dan Termiskin) agar tidak ada ketimpangan kualitas pendidikan. Ia menyebutkan ketimpangan sumber daya guru menjadi salah satu penyebab adanya ketimpangan kualitas pendidikan di kota dan daerah.
“Salah satu persoalan pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah dan kualitas pendidikan yang ada di kota dan yang ada di desa. Karena miskinnya fasilitas infrastruktur, kualitas guru dan jaminan kesejahteraan untuk guru,” katanya. (gsu)
