Ketua DPR Puan Ingatkan Ruang untuk Pemerintahan Baru di APBN 2025
Jakarta (JakCityNews) – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani telah menerima pengantar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Puan menekankan pentingnya memberikan ruang bagi pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pengelolaan APBN 2025.
Penyampaian keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025 tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 DPR di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). Rapat ini merupakan sesi terakhir DPR periode 2019-2024 sebelum masa bakti baru dimulai pada Oktober mendatang.
Puan Maharani menyebutkan bahwa APBN 2025 disusun dalam masa transisi pemerintahan, sesuai dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dalam hal ini, Presiden yang sedang menjabat bertanggung jawab menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama pemerintahan berikutnya, dengan tetap memberi ruang bagi presiden terpilih untuk menyempurnakan APBN melalui mekanisme perubahan.
“Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari Pemerintahan baru sehingga Pemerintahan baru tersebut memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya,” tutur Puan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/8/2024).
Puan juga menyampaikan bahwa DPR dan Pemerintah telah mencapai kesepakatan mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN 2025, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN 2025.
Ia menekankan bahwa anggaran negara harus difokuskan pada kepentingan rakyat, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa Pemerintah harus memiliki indikator yang jelas dalam alokasi anggaran setiap kementerian dan lembaga untuk memastikan belanja negara yang berkualitas.
“Pemerintah harus menyelesaikan berbagai masalah struktural seperti kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, dan kemiskinan, agar dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah,” tegasnya (gsu)
