Dorong Penguatan Good Governance, PA3KN Jadi Pelopor Penerapan ISO SMAP di Badan Keahlian DPR
JakCityNews (Jakarta) — Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk ‘Implementasi Manajemen Anti-Fraud dalam Perwujudan Pembangunan Good Governance dan Clean Government’ di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Kepala Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Dr. Hj. Furcony Putri Syakura, SH,MH, MKn, QGIA, QHIA, QIA, PQIA (akrab dipanggil Cony) menegaskan komitmen instansi melalui PA3KN yang memperoleh sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Sertifikasi ISO 37001 yang diimplementasikan PA3KN menjadi bukti lembaga legislatif berkomitmen untuk mengedepankan integritas dalam setiap proses kerja. Terutama dalam penyusunan analisis anggaran dan akuntabilitas keuangan negara.
“Kami ingin PA3KN menjadi pelopor dan role model penerapan SMAP di lingkungan Badan Keahlian DPR. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga tanggung jawab moral, ” ujar Cony.
Cony menjelaskan pembangunan good governance and clean government merupakan syarat mutlak dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Ia menyoroti korelasi langsung antara penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dengan Corruption Perceptions Index (CPI).
Menurut Cony, negara-negara maju dengan nilai CPI tinggi umumnya telah menerapkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas tinggi.
“Negara-negara dengan indeks persepsi korupsi (CPI) tinggi umumnya sudah menjalankan sistem good governance yang kuat. Indonesia masih berada di angka CPI 37, ini menjadi cerminan bahwa kerja kita belum selesai, ” ujarnya.
Seminar dihadiri seluruh Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pengawas, Pejabat Fungsional, Pejabat Pengadaan, Mitra PA3KN serta Mahasiswa Magister Kenotariatan dari Universitas Jayabaya dan Universitas Indonesia ini, menegaskan komitmen Setjen DPR RI untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.
“Semoga hasil sertifikasi ini menjadi katalisator bagi unit-unit lain di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI untuk menerapkan sistem serupa, ” ujarnya.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Dr. Ir. Indra Iskandar, MSi, MIKom menegaskan fraud bukan hanya sekadar pelanggaran administratif, melainkan sebuah ancaman serius terhadap kredibilitas lembaga negara.
“Pembangunan integritas harus menjadi budaya di seluruh lini organisasi. Manajemen anti-fraud harus menjadi bagian dari sistem, protap, standar prosedur. Bukan hanya dokumentasi, ” kata Indra.
Dalam kesempatan sama Nur Hidayati selaku, Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Sertifikasi Nasional (BSN) menegaskan penerapan sistem manajemen anti-penyuapan akan memberikan manfaat bagi organisasi yang menerapkan ISO 37001.
“Organisasi dapat mengurangi risiko dan kerusakan yang terkait dengan penyuapan, meningkatkan reputasi mereka, dan memastikan layanan publik yang optimal, ” katanya.
Seminar nasional ini juga dimeriahkan oleh Penampilan dari Komunitas Tari Parlemen: Opening Dance: Nusantara Gemilang yang dibina oleh : Dr. HJ. Furcony Putri Syakura: SH, MH, MKn, QGIA, QHIA:, QIA, PQIA.
