Fahira Idris Dukung Langkah Prabowo Alokasikan Uang Sitaan Korupsi CPO untuk LPDP
JakCityNews (Jakarta) — Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta yang juga pemerhati pendidikan Fahira Idris mengatakan langkah Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp13 triliun hasil sitaan kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) ke sektor pendidikan. Terutamam untuk memperkuat dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), adalah kebijakan visioner.
Di tengah tantangan membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045, langkah ini menjadi simbol keadilan sosial dan strategi pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada masa depan bangsa.
Menurut Fahira, korupsi selama ini merampas hak rakyat mulai hak atas pendidikan, kesehatan, dan masa depan yang layak. Karena itu, mengembalikan uang hasil korupsi ke sektor pendidikan adalah bentuk keadilan restoratif bagi bangsa, bukan sekadar semata-mata untuk pemulihan keuangan negara.
“Langkah ini mengirim pesan kuat bahwa hasil pemberantasan korupsi dan efisiensi anggaran harus dikembalikan kepada rakyat melalui pembangunan manusia,” ujar Fahira Idris di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Senator Jakarta ini mengungkapkan, saat ini LPDP menghadapi tantangan akibat semakin meningkatnya permintaan beasiswa. Jumlah pendaftar terus melonjak, sementara kuota penerimaan belum naik secara signifikan.
Padahal sejak berdiri pada 2013, LPDP telah menjadi motor utama pencetak talenta unggul SDM Indonesia yang telah berkontribusi di bidang riset, pendidikan, kebijakan publik, hingga industri teknologi.
“Tambahan dana ke LPDP, dapat memperluas kesempatan pendidikan bagi masyarakat berprestasi dari berbagai lapisan ekonomi, terutama kelompok menengah ke bawah, agar mereka dapat mengakses universitas terbaik di dalam dan luar negeri.
Menurut Fahira Idris, tambahan dana pendidikan dari hasil sitaan korupsi CPO akan memberi setidaknya empat dampak besar yang bersifat strategis dan berjangka panjang.
Pertama, mempercepat lahirnya talenta global Indonesia. Kedua, memperkuat kapasitas riset nasional. Ketiga, mendorong transformasi ekonomi berbasis pengetahuan. Keempat, memperluas pemerataan pendidikan dan mobilitas sosial. (Tim)
