Senator Komite II Soroti Lambatnya Distribusi Beras ke Pasar
JakCityNews (Jakarta) — Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitepu menyampaikan berbagai permasalahan tentang persediaan pasokan pangan di daerah. Salah satunya, penyaluran beras ke pasar berjalan lambat dan tak merata, menyebabkan penumpukan stok di Gudang.
“Sementara harga beras di sejumlah daerah tetap tinggi akibat ketidakseimbangan logistik dan distribusi, ” kata Badikenita dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komite II DPD RI dan Perum BULOG di Gedung DPD RI Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Di sisi lain Wakil Ketua Komite II DPD RI, Laode Umar Bonte mempertanyakan maraknya temuan beras oplosan menggunakan karung Bulog. “Apakah karung BULOG ini diperjualbelikan atau ada mafia beras di dalamnya?, ” tanya Senator asal Sulawesi Tenggara ini.
Senator asal Sumatera Utara tersebut juga membahas soal keterbatasan fasilitas penyimpanan dan logistik menghambat efektivitas distribusi. “Sedangkan kebijakan intervensi pasar menimbulkan trade-off antara stabilisasi harga dan efisiensi operasional, ” ujarnya.
Sementara itu Anggota DPD RI dari Maluku Utara, Graal Taliawo mengeluhkan kurangnya gudang Bulog di Maluku Utara mempengaruhi cadangan pangan wilayah tersebut. “Karena suplai kami kerap terputus setiap musim ombak tinggi, untuk itu kami butuh gudang penyimpanan pangan di setiap kabupaten,” katanya.
Senator asal Bengkulu Elisa Ermasari ikut menyoroti mutu beras dalam program Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). “Banyak masyarakat mengeluhkan beras SPHP yang sudah kedaluwarsa dan berwarna kekuningan. Masyarakat akhirnya memilih beras non-SPHP yang walau lebih mahal tapi kualitasnya lebih baik, ” katanya.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa untuk menjamin ketersediaan cadangan pangan daerah, Bulog akan segera membangun gudang khususnya untuk daerah yang tidak dapat menghasilkan pangan mandiri.
“Presiden telah memberi arahan agar segera membangun gudang BULOG khususnya di wilayah timur termasuk di Maluku dan Maluku Utara untuk memperkuat ketahanan pangan daerah kepulauan, ” ujarnya.
Rizal juga menepis tudingan bahwa beras SPHP yang dijual di pasaran tidak layak konsumsi. Menurutnya, kualitas beras sebenarnya masih bagus, hanya saja kemasannya masih menggunakan karung lama sehingga dianggap kadaluarsa. “Kami juga sudah membentuk Satgas Pengawasan Pangan yang bertugas melakukan sidak pasar rutin,” ujarnya. (Tim)
