Dede Yusuf: Tantangan Sertifikat Elektronik Bukan Sistem, Tapi Kebiasaan Masyarakat
JakCityNews (Jakarta) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menekankan pentingnya sosialisasi masif dalam implementasi sertifikat elektronik agar masyarakat tak terbebani biaya tinggi akibat perantara atau praktik yang tak transparan.
Menurut Dede, tantangan utama sertifikat elektronik bukan pada sistemnya, melainkan pada perubahan budaya masyarakat. Selama ini, sebagian warga terbiasa “menitipkan” pengurusan sertifikat kepada pihak tertentu di desa atau mediator.
“Kebiasaan tersebut kerap membuat biaya membengkak. Padahal kalau datang sendiri ke loket, tadi sudah dijelaskan PNBP hanya sekitar Rp50 ribu. Nilainya tak besar jika datang sendiri,” ujar Dede dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/2/2026).
Legislator Fraksi Partai Demokrat itu memhami, tak semua masyarakat dapat datang langsung ke kantor pertanahan, terutama yang tinggal di desa terpencil atau berusia lanjut.
Ketidaktahuan ini sering dimanfaatkan oknum tertentu sehingga muncul anggapan biaya pengurusan sertifikat sangat mahal. Bahkan bisa mencapai puluhan juta rupiah untuk pemecahan lahan yang tak terlalu luas.
“Kadang-kadang ada yang mengatasnamakan kuasa hukum, PPAT, atau notaris. Ini yang membuat angkanya menjadi mahal. Informasi seperti ini yang harus diselesaikan pemerintah,” tegasnya.
Dede menambahkan sebagian besar pemegang tanah adalah generasi tua yang merasa lebih aman jika memegang dokumen fisik. Karena itu, pendekatan sosialisasi harus disesuaikan dengan karakter masyarakat setempat.
Ia mendorong pembuatan video sosialisasi dengan pendekatan lokal, termasuk menggunakan gaya bahasa dan budaya daerah.
“Kalau di Jawa Timur tentu gayanya gaya Jawa. Sosialisasi harus dilakukan baik secara online maupun offline, termasuk pertemuan di desa-desa,” kata Dede saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (12/2/2026) lalu. (Tim)
