Tunggakan PBI Rp300 M: DPR RI Tekan Pemprov Sulsel Bertindak Cepat
JakCityNews (Jakarta) – Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti persoalan pembayaran share dana Peserta Bantuan Iuran (PBI) daerah. Dari laporan yang diterima sebesar Rp300 miliar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan share dana sebebsar Rp300 miliar dialokasikan untuk mendukung pembiayaan PBI daerah di 26 kabupaten/kota.
“Memang dilaporkan ada Rp300 miliar yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Namun saya menerima laporan bahwa sejak 2024 share ini belum dibayarkan. Ini tentu bisa menghambat pengobatan bagi peserta PBI,” tegas Felly dalam keterangannya, Senin (23/2/2026).
Felly menyatakan apabila masyarakat mampu, mereka dapat menjadi peserta mandiri. Namun, bagi masyarakat yang tidak mampu, terhentinya pembayaran share tersebut berpotensi langsung berdampak pada akses layanan kesehatan.
“Nah ini menyangkut masyarakat langsung, masyarakat yang kurang mampu. Kami meminta agar kewajiban ini dapat segera diselesaikan, sambil menunggu usulan agar pembayaran share dari pemerintah pusat dapat direalisasikan,” ujarnya.
Dalam pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Gubernur Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/2/2026) lalu, Felly juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi sebagai “orang tua” dari 26 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan tanpa hambatan.
Diungkapkannya bahwa secara perhitungan anggaran, terdapat skema pengembalian manfaat ke daerah yang nilainya lebih dari 70 persen dari dana yang dibayarkan. Artinya, dukungan anggaran kesehatan tersebut pada akhirnya juga kembali memperkuat kapasitas layanan kesehatan daerah, khususnya infrastruktur.
“Kalau infrastruktur kesehatan betul-betul dipenuhi oleh pemerintah daerah, maka manfaat yang kembali ke daerah itu bisa lebih dari 70 persen dari yang dibayarkan. Ada rumusnya. Karena itu ini menjadi penting untuk diperhatikan,” jelas Politikus Fraksi Partai Nasdem tersebut.
Meski secara umum laporan dari pemerintah daerah disampaikan dalam kondisi baik, Felly mengingatkan agar tidak menutup mata terhadap potensi persoalan di lapangan, terutama yang menyangkut masyarakat kurang mampu.
“Semua memang penting, mulai dari tenaga kerja sampai gizi. Tapi kalau bicara penerima bantuan iuran, ini menyangkut masyarakat di bawah. Ini yang harus menjadi perhatian utama,” tegasnya. (Tim)
