Timur Tengah Memanas, Abidin Fikri Minta Pemerintah Amankan 58.000 Jemaah Umrah Indonesia
JakCityNews (Jakarta)–Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret dalam melindungi keselamatan sekitar 58.000 jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah.
Penutupan wilayah udara di sejumlah kawasan pasca-meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat-Israel dan Iran telah memicu penundaan penerbangan massal, menyebabkan ribuan jemaah tertahan di berbagai bandara.
Abidin menegaskan bahwa situasi ini memerlukan respons cepat dan koordinasi lintas kementerian guna memastikan keamanan dan ketersediaan logistik bagi para jemaah yang terjebak dalam ketidakpastian.
“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Perhubungan harus melakukan koordinasi intensif untuk memetakan data jemaah yang terdampak. Pastikan penyediaan akomodasi darurat dan bantuan logistik tersedia dengan baik,” ujar Abidin Fikri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan ini mengingatkan bahwa keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) adalah prioritas utama negara sesuai amanat konstitusi. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah menyiapkan skema mitigasi komprehensif, termasuk pengalihan rute penerbangan alternatif.
“Langkah antisipatif harus segera disiapkan. Jika situasi memburuk, pemerintah harus siap dengan skema evakuasi bertahap demi melindungi jemaah di Arab Saudi dan wilayah sekitarnya. Jangan sampai mereka berada dalam ketidakpastian terlalu lama,” tegas Politisi asal Dapil Jawa Timur IX tersebut.
Abidin memastikan bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal perkembangan situasi ini untuk menjamin pemerintah menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal hingga seluruh jemaah kembali ke tanah air dengan aman.
Ia juga mengimbau kepada para jemaah dan pihak travel penyelenggara umrah untuk tetap tenang namun waspada, serta terus memantau arahan resmi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Kementerian Luar Negeri RI. “Pemerintah harus hadir penuh. Keselamatan dan kepastian pemulangan jemaah tidak boleh ditawar-tawar,” katanya. (Tim)
