Syarief Alkadrie Minta Pemerintah Perkuat Koordinasi Hadapi Arus Balik Lebaran 2026
JakCityNews (Jakarta) — Anggota Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan arus balik Lebaran 2026 untuk mengutamakan keselamatan di atas kecepatan.
Prioritas keselamatan sangat penting mengingat volume kendaraan diprediksi akan meningkat tajam secara bersamaan, kesadaran dan persiapan fisik pemudik menjadi faktor kunci dalam menekan angka kecelakaan.
Berdasarkan laporan yang diterima, puncak arus balik diperkirakan akan jatuh pada akhir pekan ini, tepatnya Sabtu dan Minggu (28-29 Maret 2026).
Syarief menekankan agar masyarakat mampu mengelola waktu perjalanan dengan bijak untuk menghindari penumpukan kendaraan yang ekstrem.
“Sabtu dan Minggu ini diperkirakan menjadi puncak arus balik, sehingga masyarakat perlu mengatur waktu perjalanan dengan baik. Keselamatan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya soal cepat sampai,” ujar Syarief di Jakarta, Jumat (27/03/2026).
Politisi Fraksi Partai Nasdem ini memberikan beberapa catatan krusial bagi para pemudik agar jangan memaksakan diri saat mengemudi.
“Beristirahat secara berkala dan jangan mengemudi dalam kondisi lelah atau mengantuk, ” katanya.
Kedua, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum memulai perjalanan jauh. Ketiga, kontrol emosi dengan menjaga kesabaran di tengah kepadatan lalu lintas demi keselamatan bersama.
“Tak kalah penting, pantau Informasi Real-Time. Manfaatkan aplikasi informasi lalu lintas untuk mencari rute alternatif dan menghindari titik kemacetan parah, ” katanya.
Syarief mengapresiasi pelaksanaan arus mudik sebelumnya yang dinilai berjalan lancar tanpa gangguan berarti. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan arus balik kali ini berbeda karena kepadatan volume kendaraan yang kembali dalam waktu yang relatif singkat.
Selain faktor kesadaran masyarakat, Legislator dari Dapil Kalimantan Barat I ini juga menyoroti pentingnya kesiapan pemerintah. Ia meminta instansi terkait seperti Korlantas Polri, Kemenhub, Kementerian PUPR, Basarnas, serta BMKG untuk memperkuat koordinasi di lapangan.
“Koordinasi antarinstansi harus lebih baik agar seluruh potensi kendala di arus balik bisa diantisipasi sejak dini,” ujarnya. (Nes)
