Komite II DPD RI Apresiasi Kinerja Kementan
JakCityNews (Jakarta) – Komite II DPD RI mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian dan jajarannya atas capaian yang sudah dilakukan pada tahun lalu. Lantaran Kementerian Pertanian selama tiga tahun berturut-turut, Indonesia tidak lagi melakukan impor beras dan jagung.
“Kami mengapresiasi Menteri Pertanian dan jajarannya karena nilai ekspor pertanian 2021 secara kumulatif mencapai Rp 625,04 Triliun atau naik 38,608 persen. Sementara realisasi anggaran Kementerian Pertanian dalam Tahun 2021 mencapai 97,28 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 21,83 triliun,” ucap Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai saat RDP dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (31/1/2022).
Senator asal Papua itu juga berterimakasih atas terlaksananya sinergitas antara Komite II DPD RI dengan Kementerian Pertanian sebagai mitra kerja dalam mendorong pembangunan di daerah.
“Tentunya kami berharap kerjasama ini dapat lebih ditingkatkan, misalkan dalam pelaksanaan program di daerah, Kementerian Pertanian bisa menggandeng Anggota Komite II DPD RI dari dapil bersangkutan untuk bersama Kementerian Pertanian membuka acara tersebut,” tegas Yorrys.
Baca juga :
- Petrokimia Bertekad Pertahankan Gelar, TNI AL Ingin Bermain Tanpa Beban
- Putra Indomaret Akan Hadapi LavAni di Grand Final
- Putri TNI AL Dampingi Petrokimia di Grand Final, Usai Kalahkan Bank Jatim
- Indomaret dan LavAni Tinggal Selangkah Lagi ke Grand Final
- Petrokimia Gresik Menjadi Tim Pertama yang Lolos ke Grand Final
Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh juga mengacungkan jempol atas program Kementerian Pertanian yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian.
“Kami bangga atas program KUR ini, karena KUR ini sangat membantu masyarakat di desa,” tukasnya.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur Adillah Azis mengatakan di Jawa Timur banyak peternak yang mengeluhkan rendahnya harga susu di Koperasi Unit Desa (KUD). Padahal untuk kualitas susu di Jawa Timur tidak kalah dengan daerah-daerah lain seperti di Jawa Tengah atau di Jawa Barat.
“Sebenarnya masalahnya di perusahaan PT Nestle Indonesia, kenapa di Jatim dibeli dengan harga murah. Jadi ini meresahkan peternak, maka saya minta pemerintah bisa menetapkan satu harga sehingga tidak merugikan para peternak,” harapnya.
Selain itu, Anggota DPD RI asal Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni menjelaskan, Dinas Peternakan Kalimantan Timur sempat menjanjikan bantuan 30 ribu ekor itik. Namun karena tahun lalu ada refocusing anggaran sehingga program ini tidak terlaksana.
“Saya berharap tahun ini bisa terealisasikan karena para peternak sudah menyiapkan lahan. Kasian peternak jika tahun ini tidak terealisasikan lagi,” ujarnya. (Bag)
