Di UB Malang, LaNyalla Bicara Paradoksal Sektor UMKM di Indonesia
JakCityNews (Malang) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengatakan perubahan konstitusi yang dilakukan pada periode 1999 hingga 2002 turut menyebabkan paradoksal di sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
“Mekanisme ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Sehingga semakin memperkaya orang per orang pemilik modal, termasuk modal asing,” ucapnya, dalam Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan, di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jumat (21/19/2022).
Di sektor UMKM, LaNyalla mengatakan pemerintah harus terus mendorong agar semakin banyak lahir UMKM atau UKM, melalui beragam skema bantuan dan pelatihan.
“Pelaku UMKM terus disuruh produksi. Calon-calon pelaku UMKM diberi pelatihan supaya berani terjun sebagai wirausahawan. Namun sama sekali tidak ada data riil tentang berapa jumlah market yang dapat menyerap produk mereka,” ujar dia.
Sementara dalam perkembangan ekonomi digital melalui Platform Marketplace di Indonesia juga sama saja. Menurutnya, Indonesia didominasi produk barang impor dari Tiongkok. Padahal nilai transaksi marketplace di Indonesia di tahun 2020 lalu, mencapai Rp. 266 triliun.
“Artinya uang Rp 266 triliun itu mayoritas kita belanjakan untuk produk impor, karena anak bangsa ini hanya menjadi para penjual,” paparnya.
Hal ini menjadi paradoks ketika keinginan untuk meningkatkan fondasi ekonomi rakyat dari sektor UMKM tidak diikuti dengan usaha yang maksimal dalam mewujudkan.
“Sudah seharusnya Indonesia kembali berdaulat, berdikari, mandiri dan Indonesia bisa menjadi negara unggul dengan pengelolaan kekayaan alam yang benar,” ungkap LaNyalla yang juga alumni Universitas Brawijaya Malang itu.
Dalam acara tersebut Ketua DPD RI hadir bersama Ketua KADIN Provinsi Jawa Timur Adik Dwi Putranto. Sedangkan Rektor UB Malang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Internasionalisasi, Prof. Dr. Ir. Muhammad Sasmito Djati, para Wakil Rektor lainnya, para Dekan, para Dosen dan para mahasiswa UB Malang. (Tim)
