Pansus Cipta Kerja DPD RI Serap Masukan Dari Pakar
JakCityNews (Jakarta) – Panitia Khsusus (Pansus) Cipta Kerja DPD RI meminta masukan dari para pakar terkait pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam hal ini, Pansus Cipta Kerja DPD RI hanya akan fokus pada amar putusan poin 3, 4, 5, 6, dan 7 saja.
“Pastinya UU Cipta Kerja ini cacat formil sehinga berdampak kemana-mana. Namun kami tidak membahas sembilan poin amar putusan MK, kami hanya fokus pada poin 3, 4, 5, 6, dan 7 saja,” ucap Anggota Pansus Cipta Kerja DPD RI Alirman Sori saat RDPU secara kombinasi fisik dan virtual di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (2/2/2022).
Alirman menambahkan, mekanisme perubahan yang dilakuan terhadap UU Cipta Kerja perlu diantisipasi. Dalam hal ini pihaknya mencatat, persoalan ini tidak hanya mengenai formil pelaksanaan pembentukannya tetapi tentang materi yang sulit diterapkan di daerah.
“Contohnya tentang pelaksanaan perizinan berusaha yang secara struktural ditarik kembali menjadi kewenangan Pemerintah Pusat,” paparnya.
Senator asal Sumatera Barat itu menjelaskan, dalam rapat pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022, telah disepakati , perubahan terhadap UU Cipta Kerja akan dilaksanakan melalui mekanisme komulatif terbuka yakni akibat dari adanya Putusan MK.
Baca juga :
- Indonesia Menyerah 0-3 Dari Tim Jepang
- Prof. Dr. Johansyah: UNJ Mendukung Berdirinya NOA dan Siap Menyebarluaskan Nilai-nilai Olympism
- Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Pelaksanaan Turnamen Bola Voli Piala Ketua MPR RI di Purbalingga
- PBVSI Lepas Timnas Voli ke Asian Games
- Buka Bimtek Fraksi Demokrat, AHY: Menangkan Pileg 2024!
“Hal ini tentunya perlu untuk disikapi secara cermat dan hati-hati oleh DPD RI secara kelembagaan,” tuturnya.
Secara virtual, Direktur ICLD Fitriani Ahlan Sjarif mengatakan, kondisi di daerah pasca putusan MK telah mengundang perdebatan. Putusan ini menginstruksikan tidak boleh membentuk peraturan pelaksanaan dalam kebijakan strategis dan berdampak luas.
“Dampaknya banyak draft peraturan yang sudah ditinggal ditetapkan terhenti, dapat diduga adanya kekosongan hukum terjadi. Seharusnya pemerintah tidak boleh berhenti,” tuturnya.
Sementara itu, Guru Besar IPDN Djohermansyah Djohan menambahkan dampak putusan MK berpengaruh kepada otonomi daerah dan pembangunan derah. Lantaran putusan MK ini menyangkut keadilan dan pelayanan publik yang menyebabkan kendala di daerah.
Sedangkan Mantan Hakim Maruarar Siahaan mengatakan, Putusan MK mengundang kontroversi karena pernyataan masih memberlakukan UU selama dua tahun sebelum persyaratan jatuh tempo.(Bag)
