Ketua DPD RI Minta Pemerintah Respon Mahalnya Harga Kedelai
JakCityNews (Jakarta) – Keluhan masyarakat terkait mahal dan langkanya kedelai ditanggapi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus segera menstabilkan harga kacang kedelai. Masyarakat tidak bisa dibiarkan bertarung sendiri, pemerintah harus hadir,” kata LaNyalla, Rabu (16/2/2022).
LaNyalla mengaku heran mengapa pemerintah mendiamkan harga kacang kedelai yang berlarut-larut terus melambung tinggi.
Padahal tren kenaikan sudah muncul sejak pertengahan tahun 2021 karena dampak cuaca ekstrem sehingga menurunkan produksi di negara produsen utama dunia seperti Argentina dan Brasil.
“Akar permasalahan mahalnya harga kedelai ini sangat jelas. Pemerintah gagal mengantisipasi kelangkaan pasokan kedelai baik kedelai impor maupun kedelai lokal,” ujarnya.
Baca juga :
- PLN Mobile Proliga 2025: LavAni Juara Putaran Pertama Usai Kalahkan Bank Sumsel
- PLN Mobile Proliga 2025: Electric PLN Penuhi Target Sapu Bersih Dua Laga di Kandang
- PLN Mobile Proliga 2025: Pertamina Menutup Putaran Satu Dengan Manis Usai Kalahkan Falcons
- PLN Mobile Proliga 2025: Bhayangkara Presisi Menang 3-0 Atas Surabaya Samator
- PLN Mobile Proliga 2025: Popsivo Polwan Sapu Bersih Dua Laga di Malang
Di sisi lain LaNyalla mempertanyakan mengapa Kementerian Pertanian tidak membuat kebijakan untuk meningkatkan produksi kedelai nasional.
“Kita memiliki lahan yang luas, potensinya besar dalam mengembangkan kedelai tetapi pemerintah tetap membeli dari negara lain. Seharusnya Kementan membuka keran produksi kedelai nasional melalui kebijakan dan program,” papar dia.
Diketahui produksi kedelai nasional pada tahun 2021 hanya berkisar 240 ribu ton, sedangkan kebutuhan mencapai 2 juta ton kedelai segar.
“Saya kira untuk stabilisasi harga komoditas pertanian memang memerlukan sinergi lintas kementrian. Harus dilakukan koordinasi dengan baik, cepat dan tepat. Selain itu pemerintah sebaiknya memastikan tingkat produksi kacang kedelai yang dibutuhkan secara nasional,” lanjutnya. (Bas/Gatt)
