Inpres Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Telah Ditandatangani Presiden Jokowi

JakCityNews (Jakarta) – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah tanah air pada 2024 mendatang, melalui keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama antar kementerian/lembaga (K/L) ataupun pemerintah daerah. 

Untuk mengawal tindak lanjut atas inpres tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memimpin Rapat Pleno Khusus TNP2K tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2022, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Rabu (03/08/2022).

Dalam rapat tersebut, Wapres mengingatkan, agar seluruh K/L  memastikan terjadinya konvergensi berbagai program, sekaligus memastikan kualitas implementasi program dan akurasi data sasaran penerima manfaat program.

“Ini masalah efektivitas, kualitas implementasi di lapangannya. Ini perlu. Kemudian, akurasi sasarannya,” tegasnya.

Melihat pengalaman global, Wapres meyakini, konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasaran merupakan 2 kunci utama dalam penurunan kemiskinan ekstrem secara efektif.

“Untuk mendorong kedua hal tersebut, kita memiliki 3 instrumen kebijakan. Pertama, yaitu penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem untuk tahun 2022, 2023, dan 2024,” urai Wapres. 

Kelompok exclusion error, menurut Wapres, sebisa mungkin mendapatkan alokasi tambahan dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan juga Kementerian Agama. 

Sementara, instrumen kebijakan ketiga, Wapres menyebutkan, Pedoman Umum Pelaksanaan PPKE yang akan segera ditetapkan. 

“Dengan ketiga instrumen kebijakan itu, saya minta Menko Bidang PMK [Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan], Menko Perekonomian, dibantu oleh Menteri Keuangan dan Menteri PPN [Perencanaan Pembangunan Nasional] untuk memastikan refocusing program dan alokasi anggaran kementerian/lembaga untuk menyasar keluarga miskin ekstrem di wilayah prioritas kemiskinan ekstrem 2022,” pintanya. 

Wapres berpesan kepada para menteri tersebut, untuk menyiapkan perencanaan program dan penganggarannya dalam upaya penajaman pelaksanaan PPKE pada 2023.

“Selanjutnya kepada Mendagri agar mendorong perencanaan dan penganggaran APBD 2022–2023 yang fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem sekaligus turut mendorong pemanfaatan Data P3KE, didukung Kemenko PMK dan Sekretariat TNP2K,” kata Wapres saat memberi arahan. 

Dalam rapat tersebut, tiap-tiap menteri, kepala lembaga, dan para pejabat lainnya memaparkan perkembangan langkah-langkah strategis yang menjadi penugasan dari Inpres Nomor 4 Tahun 2022. 

Hadir dalam rapat, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Muhammad Imam Aziz, dan Bambang Widianto, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Muchammad Zulkarnain. (Alvim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.