Komisi X: Opsi Naturalisasi, Bukan Untuk Solusi Permanen

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda foto bersama usai Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Plt. Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023). Foto : dpr.go.id

JakCityNews (Jakarta) – Komisi X DPRI RI menyetujui rekomendasi naturalisasi kepada tiga pemain asing guna mempersiapkan Tim Nasional (Timnas) untuk Piala Dunia U-20 dan satu pemain asing untuk pemain basket. Namun, opsi naturalisasi tidak boleh menjadi solusi permanen untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan olahraga di Indonesia.

Karena itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda berpendapat peta jalan rencana (roadmap) jangka pendek, menengah, dan panjang sangat krusial demi menggali sekaligus merawat keberlangsungan potensi generasi muda di bidang olahraga.

“Naturalisasi itu seharusnya menjadi pilihan terakhir. Karena, kita akan menghilangkan hak anak muda Indonesia yang ingin berprestasi terbaik melalui timnas dari semua cabang olahraga, ” kata Syaiful Huda usai Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Plt. Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Ke depan, Syaiful berharap setiap keputusan naturalisasi yang telah disetujui akan dievaluasi mengingat, naturalisasi hanya berupa langkah cepat untuk menyelesaikan permasalahan teknis timnas saja. Meski berada di posisi ujung, pihaknya berharap Kemenpora, PSSI, PP Perbasi menyerahkan roadmap sehingga DPR mengawal reformasi olahraga Indonesia.

“Karena ini keputusan ini diambil dengan kondisi yang tidak ideal maka direkomendasikan dengan naturalisasi. Kami berharap ini menjadi keputusan dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk Piala Dunia U-20 dan olahraga basket. Untuk percepatan reformasi (olahraga) dalam berbagai hal, harus dibuat roadmap yang jelas dan bermanfaat, ” ujar Syaiful Huda.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Menteri Pemuda dan Olahraga Muhadjir Effendy menekankan bahwa reformasi olahraga Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Pemuda dan Olahraga saja. Ia menilai perlu adanya kolaborasi dengan instansi lainnya agar reformasi olahraga bisa terlaksana secara keberlanjutan, salah satunya dengan menekan angka stunting di Indonesia.

“Perlu ada langkah komprehensif yang diambil. Supaya reformasi olahraga ini berjalan, perlu kita selesai masalah mendasar seperti stunting. Kalau kita bicara stunting, berarti harus bicara tentang menyiapkan lingkungan, logistik, dan kebijakan bagi anak-anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik, ” kata Muhadjir. (gsu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.