Legislator Senayan Minta Pemerintah Evaluasi Total Sistem Zonasi
JakCityNews (Jakarta) — Dua Anggota DPR meminta pemerintah melakukan evaluasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), menyusul terjadinya masalah dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Masalah ini muncul sebagai imbas gagalnya pemerataan pendidikan sehingga menimbulkan masalah perilaku buruk masyarakat seperti praktik suap, maupun pemalsuan data dalam PPDB SD, SMPN, dan SMAN.
“Kami, Komisi X DPR mendesak Kemdikbudristek untuk evaluasi secara menyeluruh secara menyeluruh. Undang semua organisasi, pengamat, dan tokoh kritis dirangkul karena tujuannya kebaikan, ” ujar Illiza Sa’aaduddin Djamal dalam Dialektika Demokrasi bertema ‘Polemik PPDB Zonasi, Bagaimana Solusinya?’ di Media Center Gedung III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (20/7/2023).
Evaluasi ini kata Illiza, diharapkan akan benar-benar terjadi keadilan dan pemerataan pendidikan nasional. “Alhasil sistem zonasi, afirmasi, dan prestasi ini benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak perlu lagi berebut sekolah favorit,” ungkapny
Illiza berpendapat untuk memperbanyak kuota prestasi dibanding kuota afirmasi dan zonasi pada PPDB ke depannya. Ia berharap setiap peserta didik mampu meningkatkan prestasinya dalam proses belajar mengajar sebelum lulus ke jenjang selanjutnya.
“Untuk yang zonasi, bisa juga didata saja sejak SD, sekolah yang dekat rumahnya. Jadi saat SMP dan SMA tidak cari-cari lagi, sudah didata,” kata Iliza.
Senada, Abdul Fikri Faqih meminta seluruh stakeholder sekolah harus terus melakukan pengawasan dan pengawalan secara transparan dan ketat dalam penerimaan PPDB. Ia juga meminta agar semua kalangan, khususnya pemerintah memikirkan solusi dari masalah PPDB zonasi sekolah ini.
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, harus ada evaluasi total dari PPDB dengan sistem zonasi, yang diterapkan sejak tahun 2017 ini. Semua kalangan khususnya pemerintah harus mengawal pelaksanaan PPDB zonasi baru ini, agar tidak terjadi kecurangan, pemalsuan data, suap dan sebagainya.
“Sebab, salah sedikit saja dampaknya luar biasa pada 65 persen masyarakat Indonesia yang mau sekolah, ” ujar wakil rakyat dari PKS tersebut.(gsu)
