Tim Setjen DPR RI Kunlap Pantau Progres IKN

Sekjen DPR Indra Iskandar (kanan) bersama Tim Setjen DPR meninjau lokasi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto: DPR

JakCityNews (Jakarta) – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar beserta sejumlah Pimpinan Deputi, Kepala Biro, dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan peninjauan lapangan ke lokasi proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tim Setjen DPR RI disambut oleh Achmad Jaka Santos Adiwijaya selaku Sekretaris Otorita IKN.

Selama kunjungan tersebut, Tim Setjen DPR RI melakukan serangkaian kegiatan, termasuk pertemuan dengan Kementerian PUPR selaku pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan IKN. Selain itu, rombongan juga melakuan tur lapangan untuk melihat secara langsung area konstruksi dan fasilitas yang akan dibangun seperti Titik Nol IKN, 4 Kantor Kemenko, serta titik lokasi pembangunan kawasan parlemen.

“Hasil dari peninjauan ini nantinya kami akan melaporkan ke Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, sejauh mana progres dan kesiapan IKN kedepannya, dan itu penting bagi kami di Sekretariat Jenderal menyiapkan berbagai skenario kemungkinan kedepannya,” kata Indra melalui keterangan tertulisnya, Minggu (17/9/2023).

Selain memantau kemajuan fisik proyek, Tim Setjen DPR RI juga mendengarkan laporan perencanaan proyek dari Kementerian PUPR. Sarana penunjang seperti rumah dinas, sanitasi, fasilitas air bersih, pengelolaan sampah menjadi salah satu perhatian utama untuk memastikan bahwa pembangunan IKN ini memiliki konsep dan perencanaan yang baik sehingga layak untuk dihuni.

Pada kesempatan sama, Sekretaris Otoritas IKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya menyambut baik koordinasi yang dilakukan oleh Setjen DPR RI. Melalui koordinasi ini, ia berharap detail-detail dalam pembangunan IKN khususnya pada kawasan Parlemen dapat dilakukan dengan maksimal sesuai dengan kebutuhan.

“Koordinasi seperti ini sangat penting sehingga, kita sama-sama memahami syarat dalam peraturan undang-undang dan kebutuhan serta fungsi yang harus dilaksanakan oleh DPR yang akan pindah ke IKN, ” ujarnya. (gsu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.