LaNyalla Ajak Masyarakat Ngawi Jaga Kedaulatan Pangan Indonesia
JakCityNews (Jakarta) – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menegaskan krisis pangan harus benar-benar menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah, termasuk di Kabupaten Ngawi, sebagai penghasil beras terbesar di Indonesia.
Tak hanya mencari solusi untuk swasembada, tapi juga mengambil peluang, karena Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. Apalagi Indonesia juga akan mengalami ledakan jumlah penduduk usia produktif, mencapai 70 persen populasi dari total penduduk di Indonesia.
“Artinya, Ngawi sebagai salah satu penjaga kedaulatan pangan Indonesia, sudah seharusnya, orientasi pembangunan desa-desanya terintegrasi untuk tetap memastikan Kabupaten ini sebagai sentra penghasil beras terbesar di Jawa Timur dan Indonesia,” ujar LaNyalla di acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Ngawi bertema “Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat”, di Pendopo Widya Graha Bupati Ngawi, Jawa Timur, Jumat (24/11/2023).
LaNyalla menilai tantangan untuk memaksimalkan potensi tersebut masih harus terus diperjuangkan. Karena kondisi di Indonesia dari data Kementerian ATR/BPN, setiap tahun alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah yang terjadi di Indonesia mencapai hampir sekitar 100 ribu hektare.
“Artinya, kalau dalam 10 tahun, sudah satu juta hektare. Ini tentu harus dicegah dan dicarikan solusinya,” kata LaNyalla.
Indonesia juga memiliki persoalan tentang luasan lahan sawah yang dimiliki petani di Indonesia. Dihitung rata-rata, sekitar 80 persen petani di Indonesia memiliki lahan kurang dari satu hektare.
“Ini tentu menyulitkan bagi kita untuk mengejar swasembada. Apabila dibandingkan dengan petani di Thailand yang rata-rata memiliki lahan dua hektare. Belum lagi bila kita melihat apa yang dilakukan negara-negara lain, yang sudah menjalankan BioTeknologi Agrikultural dalam pertanian atau perkebunan mereka,” ujar LaNyalla.
Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan, wilayahnya sudah tak ada desa tertinggal. Ony juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menggunakan digital dalam mengelola desa.
“Kami juga menggenjot transparansi dengan menggunakan aplikasi, sehingga Alhamdulillah kepala desa kami tidak ada urusan dengan hukum. Setiap desa juga sudah terkoneksi, karena setiap desa punya forum sendiri di website. Jadi tidak ada gejolak di desa karena terdeteksi secara dini,” kata Bupati. (gsu)
