Ketua DPD Ri Gelar Buka Bersama dengan Senator Terpilih
JakCityNews (Jakarta) — Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menggelar buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih Pemilu 14 Februari 2024 lalu, Minggu (17/3/2024). Senator yang hadir di antaranya Alfiansyah Komeng Bustami (Jabar), Aanya Rina Casmayanti (Jabar), Agita Nurfianti (Jabar), Cerint Iralloza Tasya (Sumbar), Imral Adenansi (Sumbar), M Rifki Farabi (NTB), Mirah Midadan (NTB), Laode Umar Bonte (Sultra) dan Achmad Azran (DKI Jakarta).
Senator terpilih asal Jawa Barat, Alfiansyah Komeng Bustami langsung menghangatkan suasana. “Di Amerika kan ada juga tuh Senator. Kita juga kan Senator. Nah, sama atau beda tuh Senator di Amerika dengan kita di Indonesia?, ” tanya Komeng kepada Ketua DPD RI.
Menjawab pertanyaan tersebut, Ketua DPD RI menegaskan ada perbedaan mendasar antara Senator di Amerika dengan Indonesia. Amerika menganut strong bicameral. Sehingga Senator di AS sangat power full. Termasuk fungsi pemakzulan Presiden AS ada di tangan Senat.
“Sedangkan Indonesia ini tidak jelas dan berakibat peran dan fungsi DPD di Indonesia sangat terbatas. Karena hanya mengusulkan RUU, tetapi penentu akhirnya DPR dan Presiden, ” ujarnya.
“Karenaya, RUU yang kita usulkan maupun yang kita dorong, kalau DPR dan Presiden belum membahas, ya gak jadi-jadi. Seperti RUU Daerah Kepulauan dan RUU Masyarakat Adat. Itu sudah kita dorong dari dulu. Tetapi belum juga disepakati oleh DPR dan Presiden, ” kata LaNyalla.
LaNyalla juga menjelaskan, bahwa DPD RI punya fungsi pengawasan pelaksanaan UU, tetapi hasil pengawasannya disampaikan ke DPR RI. Untuk itu, ia sering melakukan terobosan, yakni mempertemukan stakeholder daerah dengan pengambil kebijakan, kementerian, agar persoalan atau temuan di lapangan cepat selesai.
“Bahkan saya juga melaporkan langsung ke Presiden supaya Presiden mengetahui langsung, ” kata LaNyalla didampingi Senator asal Aceh Fachrul Razi, Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Pengamat Ekonomi Politik Ichsanuddin Noorsy
Atas kondisi tersebut, LaNyalla menggagas agar Indonesia kembali ke sistem asli Indonesia, dengan kembali ke UUD 1945 Asli, sebelum Amandemen 1999-2002. Selanjutnya diamandemen dengan addendum, untuk memperkuat dan menyempurnakan untuk menghindari terulangnya praktik penyimpangan di era Orde Lama dan Orde Baru.
“Setelah kembali, kita Amandemen, dengan mengakomodasi semangat reformasi dan tren perubahan global yang terjadi. Yaitu, membuka ruang di kamar DPR yang tidak hanya diisi dari peserta pemilu dari unsur Partai Politik saja. Namun juga ada Anggota DPR dari peserta pemilu perseorangan sehingga benar-benar terjadi check and balances dalam penyusunan UU, ” ujarnya. (gsu)
