Habib Aboe Soroti Sejumlah Isu Strategis di Polda Lampung
JakCityNews (Jakarta) – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Polda Lampung dalam rangka pengawasan terhadap penegakan hukum di daerah tersebut, Jumat (21/2/2025). Dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja aparat serta memastikan layanan publik berjalan dengan baik.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al Habsyi, menyoroti sejumlah isu strategis, salah satunya terkait pengelolaan barang bukti narkoba. Ia mengungkapkan adanya dugaan bahwa tidak semua barang bukti dimusnahkan sesuai prosedur, bahkan beredar rumor mengenai keterlibatan oknum yang diduga menjual barang bukti narkotika tersebut.
“Kami meminta klarifikasi langsung dari Kapolda terkait isu ini, terutama mengenai pembubaran Subdit 1 Ditreskrimsus Narkoba Polda Lampung yang diduga terkait dengan kasus tersebut, ” tegas Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini.
Selain itu, kunjungan ini juga membahas reformasi kultur kepolisian dan peningkatan kualitas layanan publik. Pria yang akrab disapa Habib Aboe ini, mengapresiasi langkah Polres Lampung Selatan yang telah menerbitkan maklumat pelayanan guna memastikan standar layanan. Terutama dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Izin Keramaian, dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kegiatan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya akses layanan kepolisian pada hari libur agar masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu di hari kerja tetap bisa mendapatkan pelayanan maksimal.
Lebih lanjut, pertemuan ini turut membahas berbagai isu keamanan dan penegakan hukum di Lampung. Meskipun tidak mengungkapkan detail spesifik, Komisi III DPR RI memastikan bahwa mereka akan terus mengawasi serta mendukung peningkatan kualitas penegakan hukum di wilayah tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif dan transparan. Kunjungan ini juga bagian dari upaya kami untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan aparat penegak hukum demi menciptakan sistem hukum yang responsif dan terpercaya di Lampung, ” katanya. (gsu)
