Pramono Bebaskan PBB, Fahira : Kado Indah untuk Warga Jakarta

Anggota DPD RI Fahira Idris (Ist)

JakCityNews (Jakarta) – Anggota DPD RI dari Daerah Khusus Jakarta Fahira Idris mendukung kebijakan Gubernur Pramono Anung berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar dan rumah susun atau apartemen dengan NJOP di bawah Rp650 juta.

“Saya apresiasi dan terima kasih Gubernur Jakarta, Pak Pramono Anung atas kebijakan pembebasan PBB ini. Bagi saya, kebijakan ini merupakan langkah progresif yang patut diapresiasi, ” kata Fahira Idris, dalam rilisnya, Jumat  (28/3/2025).

Menurut Fahira, kebijakan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 Maret 2025 ini, bukan hanya meringankan beban finansial warga Jakarta, tetapi juga memiliki dampak positif yang luas bagi ketahanan ekonomi kelas menengah di Jakarta. 

“Kebijakan ini adalah kado indah bagi warga Jakarta dan menjadi langkah nyata dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih merata,” ujarnya.

Senator Indonesia Dapil Jakarta ini mengungkapkan, harus diakui kelas menengah di Jakarta kerap berada dalam posisi yang dilematis. Salah satunya karena tak tersentuh bantuan sosial, tetapi sejatinya masih memiliki beban ekonomi yang cukup besar. 

“Terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok, tagihan listrik, air, biaya transportasi dan kebutuhan lainnya, ” katanya.

Dengan adanya pembebasan PBB, kelas menengah di Jakarta, menurut Fahira, warga dapat mengalokasikan dana yang sebelumnya digunakan untuk membayar PBB untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.

“Ini tentunya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat kestabilan ekonomi rumah tangga, berdampak signifikan dalam memperkuat ketahanan ekonomi,” kata Fahira.

Jika semakin banyak warga yang memiliki keringanan beban pajak, mereka akan memiliki lebih banyak ruang fiskal untuk membelanjakan uangnya dalam sektor konsumsi dan investasi kecil. 

“Hal ini akan memberikan efek domino positif terhadap perekonomian lokal, terutama bagi UMKM di Jakarta yang bergantung pada daya beli masyarakat, ” katanya. (gsu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.