Fahira Idris Dukung Kebijakan Pramono Tak Gelar Operasi Yustisi
JakCityNews (Jakarta)–Anggota DPD RI Dapil Daerah Khusus Jakarta Fahira Idris mendukung kebijakan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung yang tak akan melakukan operasi yustisi bagi pendatang setelah Lebaran 2025.
Menurut Fahira, kebijakan ini sejalan dengan prinsip Jakarta adalah milik seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana telah diterapkan oleh Gubernur sebelumnya Anies Baswedan.
“Saya mendukung dan mengapresiasi kebijakan Gubernur Pramono yang tidak akan menggelar operasi yustisi bagi pendatang setelah Lebaran 2025. Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berusaha dan berkembang di Jakarta,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya (4/4).
Fahira menegaskan dengan visi menjadi kota global, Jakarta harus terus menjadi kota yang inklusif. Sebuah kota modern yang dapat diakses dan dihuni oleh semua orang tanpa diskriminasi.
“Kota yang menghargai warganya secara setara, sehingga semua warga dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan, ” ujarnya.
Senator Jakarta ini mengungkapkan, sebagai pusat ekonomi dan masih menjadi pusat aktivitas pemerintahan, Jakarta telah lama menjadi magnet bagi masyarakat dari berbagai daerah yang mencari peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik.
Mobilitas penduduk ke Jakarta merupakan konsekuensi alami dari pertumbuhan ekonomi yang terpusat di kota ini. “Karena itu, membatasi akses warga negara Indonesia ke Jakarta bertentangan dengan prinsip kebebasan bermigrasi yang dijamin oleh konstitusi, ” ujarnya.
Namun, agar kebijakan ini berjalan efektif dan berdampak baik, harus ada ketentuan yang jelas. Salah satunya dengan mengharuskan pendatang memiliki kartu identitas resmi seperti KTP yang jelas.
“Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang datang dapat mengakses layanan dasar dan tidak menjadi bagian dari kelompok rentan yang sulit dijangkau oleh pemerintah provinsi, ” katanya. (gsu)
