Ketua DPD RI Hormati Kebijakan Ressiprocal Tarif Presiden Trump
JakCityNews (Jakarta) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengatakan pihaknya mendukung upaya pemerintah Indonesia melakukan negosiasi pedagang kepada negara Paman Sam Amerika Serikat.
Salah satu hal terpenting adalah melakukan verifikasi dan validasi data ekspor Indonesia ke Amerika Serikat sebagai langkah negosiasi kebijakan Ressiprocal Tarif 32 persen oleh presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia. Ia meminta perbedaan data ekspor dan impor antara Jakarta dengan Washington perlu diperhatikan oleh kedua pihak.
“Kami yakin Presiden Trump segera mempertimbangkan kembali kebijakannya dengan memperhatikan Kepentingan substantif kedua negara, ” kata Sultan melalui keterangan tertulisnya, Senin (7/4/2025).
Sebagai sahabat, Indonesia harus menghormati kebijakan Presiden Donald Trump sebagai pemimpin yang bertanggung jawab terhadap situasi ekonomi negaranya dan bahkan dunia. Kepentingan Amerika Serikat adalah sama pentingnya dengan kepentingan dunia yang lebih luas.
Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu menilai kebijakan timbal balik tarif ini berpotensi berdampak pada ekspor Indonesia ke AS, termasuk sektor-sektor utama seperti pakaian, alas kaki, dan komoditas lainnya. Kenaikan biaya ekspor dapat mengurangi permintaan barang-barang Indonesia di pasar AS.
“Selain upaya negosiasi, pemerintah Indonesia perlu mewaspadai potensi dampak dari gangguan perdagangan global yang lebih luas akibat tarif AS. Beruntungnya presiden Prabowo sejak awal pemerintahan telah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global melalui beberapa pendekatan kebijakan,” tegasnya.
Kebijakan hilirisasi komoditas dan bergabung dalam organisasi multilateral BRICS serta perjanjian dagang lainnya, kata Sultan, menjadi pilihan kebijakan yang penting dalam melindungi kepentingan Indonesia dalam hubungan dagang global.
Selain itu pemerintah perlu terus konsisten menjaga daya beli masyarakat dengan mendorong desentralisasi fiskal ke daerah dan desa melalui kebijakan Makan Bergizi Gratis dan mendirikan koperasi Merah Putih.
“Bagi kami, Program MBG dan koperasi Merah Putih serta lrembaga investasi Danantara adalah instrumen kebijakan strategis bagi pemerintah yang perlu didukung oleh semua pihak. Agar dampak dari kebijakan dan ketidakpastian global dapat kita antisipasi sejak dini,” ujarnya. (gsu)
