LaNyalla Tawarkan 2 Opsi Perbaiki Kondisi Bangsa  

JakCityNews (Jakarta) –  Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak kader HMI memperbaiki kondisi bangsa dengan melakukan amandemen konstitusi ke-5 atau kembali ke naskah asli UUD 1945 untuk kemudian dilakukan penyempurnaan melalui adendum.

Tawaran itu disampaikan LaNyalla saat memberikan Orasi Kebangsaan pada Milad ke-75 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/2/2022).

 “Sekarang bola saya lemparkan kepada kader-kader HMI di seluruh Indonesia. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi dan situasi bangsa seperti ini? Apakah akan memperbaiki Konstitusi yang sudah dibongkar total itu melalui Amandemen ke-5? Atau kita harus kembali terlebih dahulu ke Konstitusi Asli untuk kemudian kita lakukan penyempurnaan melalui Adendum dengan cara yang benar?” tutur LaNyalla.

Menurutnya, jika HMI ingin melakukan revitalisasi peran strategis untuk Indonesia yang Adil, Makmur dan Beradab sesuai tema milad, maka HMI harus ikut menggugah kesadaran publik, bahwa Indonesia hari ini sudah jauh meninggalkan Pancasila sebagai way of life bangsa.

“Sistem tata negara yang ada di Indonesia saat ini, sudah jauh meninggalkan watak dan DNA asli sejarah lahirnya bangsa. Juga sudah jauh meninggalkan dan melupakan cita-cita luhur para pendiri bangsa,” paparnya.

Baca juga :

• Selamat ulang tahun PSSI- 94: Dari Ikada, Salatiga, Garuda, Primavera Hingga…
• Jakarta Pertamina Siap Berlaga di Proliga 2024
• JPE Resmi Perkenalkan Giovanna Milana Ramaikan Proliga 2024
• Berbagi Ramadan PWI Jaya, Paket Sembako dan Santunan untuk Dhuafa dan Warakawuri
• Lakukan Office Tour Menjelang Libur Lebaran, Menteri AHY: Selamat Mudik, Hati-hati di Jalan

LaNyalla menambahkan, ciri utama Demokrasi Pancasila adalah semua elemen bangsa yang berbeda-beda, harus terwakili sebagai pemilik kedaulatan utama yang berada dalam Lembaga Tertinggi negara.

“Demokrasi Pancasila berbeda dengan Isme-Isme yang ada, seperti Liberalisme dan Kapitalisme di Barat atau Komunisme di Timur. Demokrasi Pancasila dengan titik tekan Permusyawaratan Perwakilan adalah jalan tengah yang lahir dari akal fitrah manusia sebagai makhluk yang berfikir dengan keadilan,” ujarnya.

Perwakilan elemen bangsa yang disebut dengan Para Hikmat itu lalu bermusyawarah mufakat untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini, sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk diberi mandat dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga presiden terpilih adalah seorang mandataris rakyat. Alias petugas rakyat. Bukan petugas partai.

“Dengan demikian utuhlah demokrasi kita, semuanya terwakili. Sehingga menjadi Demokrasi yang berkecukupan. Sehingga prinsip bahwa semua elemen bangsa terwakili mutlak menjadi ciri Demokrasi Pancasila,” tambahnya.

“Kerusakan ini harus disudahi. Dan semuanya harus berpikir sebagai negarawan. Harus memikirkan nasib anak cucu nanti. Karena seorang Negarawan tidak pernah berpikir tentang ‘next election’, tetapi berpikir tentang ‘next generation’,” ucap dia.

Kegiatan dengan tema Menyongsong 100 Tahun Indonesia ‘Revitalisasi Peran Strategis HMI untuk Indonesia Adil, Makmur dan Beradab’,  juga dihadiri Anggota DPD RI Sulawesi Selatan Tamsil Linrung (Ketua PB HMI periode 1988-1990), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) Abdullah Hehamahua, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Peneliti senior BRIN Siti Zuhro, Advokat  Senior Eggy Sudjana, Ketua HMI periode 2020-2022 Affandi Ismail, Pengurus, Kader-Kader dan alumni HMI, Ketua OKP dan Kelompok Cipayung.(Bas/Gatt)