Sultan Minta Pemerintah Daerah Penghasil Sawit Bangun Pabrik CPO Dan Migor

JakCityNews (Jakarta) – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah daerah untuk aktif mencari solusi jangka panjang dalam merespons fenomena kelangkaan minyak goreng saat ini dengan membangun pabrik pengolahan kelapa sawit dan kelapa menjadi produk minyak goreng.
Hal ini disampaikan mantan wakil Gubernur Bengkulu itu menyusul terjadinya aksi saling dorong yang berujung kericuhan warga karena antri mendapatkan minyak goreng murah di Kota Bengkulu pada Sabtu kemarin.
“Kita ingin daerah mampu menjadi katalisator ekonomi nasional khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Karena daerah merupakan basis pembagunan pertanian yang sejak awal telah dilengkapi dengan berbagai infrastuktur pendukung utama,” ujar Sultan melalui keterangan resminya, Minggu (06/03/2022).
Baca juga :
- Di Peluncuran IETF, PLN Dapatkan Dukungan Hibah senilai 6,5 Juta Euro dari EU dan AFD
- Penuhi Kebutuhan Pelanggan, PLN Sukses Tambah Jumlah SPKLU hingga 299% di Seluruh Indonesia Sepanjang 2024
- Menang Dramatis Lawan Gresik Petrokimia, Jakarta Electric PLN Berpeluang Masuk Final Four_PLN Mobile Proliga 2025
- PLN Mobile Proliga 2025: Akhirnya, Yogya Falcons Mendapatkan Satu Set Saat Menghadapi Bandung bjb
- PLN Mobile Proliga 2025: Electric Buka Peluang ke Final Four Usai Kalahkan Petrokimia
Kemandirian pangan daerah, kata Sultan, merupakan indikator yang paling menentukan bagi ketahanan pangan nasional.
“Apa yang terjadi di Bengkulu harus menjadi alarm bagi daerah. Ketergantungan terhadap suplay chain bahan pangan yang diatur oleh kementerian dan lembaga adalah tidak bisa diandalkan sepenuhnya,” kritik mantan ketua HIPMI bengkulu itu.
Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan inisiatif pemerintah daerah penghasil sawit dan kelapa untuk mulai merencanakan pembangunan industri pengolahan CPO dan produk turunannya dengan skala yang terukur. Peluang bisnis pengolahan ini sangat besar khususnya bagi daerah-daerah di kawasan Sumatera dan Kalimantan.
“Hegemoni pasar bebas yang tidak lagi sanggup dikontrol oleh negara ini harus dilawan dengan kemandirian daerah dengan basis produksi pangan khususnya produksi CPO dan Minyak goreng”, tutup Sultan. (Bas/Gatt)