Legislator PKB Dukung Sikap Korban KDRT untuk Berani Lapor
JakCityNews (Jakarta) – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Luluk Nur Hamidah mengaku prihatin atas banyaknya kasus KDRT yang belakangan menjadi perhatian publik, terlebih sebagian besar korbannya adalah perempuan. Untuk itu, ia mendukung sikap korban yang berani melaporkan kejadian kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib.
“Ini satu langkah lebih maju mengingat umumnya para korban KDRT seringkali masih memiliki kekhawatiran bahkan ketakutan manakala harus berhadapan dengan aparat kepolisian,” kata Luluk melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (27/5/2023).
Luluk meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pun tetap diminta menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pertolongan terhadap korban KDRT. Ia juga berharap Kementerian PPPA membuat layanan sosial yang dapat diakses melalui berbagai media.
“Sehingga para korban tahu bagaimana harus bersikap dan kemana mencari pertolongan. Selain itu training pada aparat penegak hukum juga harus terus dilakukan dengan menggunakan kerangka HAM dalam menangani kasus,” katanya.
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKB itu mendorong seluruh elemen masyarakat dan lembaga Pemerintahan agar bersinergi dengan baik dalam penanganan kasus KDRT. Dengan kolaborasi dari semua pihak, diharapkan kasus kekerasan cepat teratasi dan pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal atas perbuatannya.
Selain itu, korban KDRT juga diminta untuk tidak takut mencari bantuan ke lembaga-lembaga pendamping. Meskipun memang tidak mudah bagi para korban untuk keluar dari situasi kekerasan dan secara bebas melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan dirinya.
“Banyak korban yang memilih menyimpan rapat-rapat karena KDRT dianggap tabu, memalukan dan lainnya. Tapi yakinlah, pasti ada solusi dari setiap masalah. Dan manfaatkan sarana serta fasilitas layanan yang ada karena pasti akan membantu,” ujar Luluk.
Untuk pencegahan KDRT semakin banyak terjadi, Luluk berharap Pemerintah mengoptimalkan program pembekalan dan pendampingan bagi setiap pasangan yang hendak menikah.
“Pada program pembekalan calon pengantin, kurikulum tentang keadilan gender juga harus ada untuk menghapus bias, diskriminasi dan stigma, juga aksi viktimisasi dari pelaku yang dapat merugikan korban,” katanya. (gsu)
