PKK Angkat Honorer, DPR Minta Jatuhkan Sanksi Tegas
JakCityNews (Jakarta) – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia pun meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan sanksi tegas kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang masih melakukan pengangkatan tenaganon-Aparatur Sipil Negara (non-ASN). Sanksi diberikan sesuai kesimpulan rapat kerja, Komisi II dan KemenPAN-RB yang menyepakati PPK dan pejabat lainnya dilarang mengangkat tenaga Non-ASN).
“Komisi ll DPR RI mendukung KemenPAN-RB untuk menyediakan alokasi formasi PPPK yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN. Sehingga penataan tenaga non-ASN dapat diselesaikan pada tahun 2024,” kata Doli melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (15/3/2024).
Politikus Fraksi Partai Golkar ini pun menambahkan, dalam rangka menyelesaikan pengangkatan tenaga non-ASN, Komisi ll DPR RI mendorong KemenPAN-RB meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan daerah untuk segera mengusulkan formasi PPPK 2024 sesuaí dengan jumlah tenaga non-ASN yang ada di setiap instansi.
“Komisi ll DPR RI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan Nomor Induk Pegawai atau NIP PPPK tahun 2021-2023 terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan, ” ujarnya.
Ditegaskan Doli, terhadap temuan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP, yang berpotensi kehilangan sekitar 20 persen dari 1,7 juta formasi yang belum diangkat menjadi PPPK. Karena itu, Komisi ll DPR RI, MenPAN-RB; dan BKN akan membahas lebih lanjut pada rapat kerja berikutnya.
Sementara Menteri PAN-RB Azwar Anas dalam raker dengan Komisi II DPR, Rabu (13/3/2024) memastikan seluruh honorer yang masuk database BKN dan telah lulus verifikasi validasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan diangkat menjadi PPPK. “Sebanyak 1,7 juta honorer akan mendapatkan NIP PPPK. Kalaupun tes itu hanya formalitas,” katanya.
Seleksi calon ASN tahun 2024 dibuka untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK. Jumlah total mencapai sekitar 2,3 juta ASN, di mana porsi PPPK mencapai kurang lebih 1,7 juta formasi. Dengan seleksi PPPK, pemerintah akan melakukan penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. (gsu)
