DPR : PPN Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah (Foto :Dok.DPR)

JakCityNews (Jakarta) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan dibandingkan negara-negara di ASEAN, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia yang saat ini sebesar 11 persen, tercatat sudah tertinggi nomor dua di ASEAN. Sedangkan Filipina tarif PPN-nya tertinggi di ASEAN sebesar 12 persen, Indonesia 11 persen, Malaysia dan Kamboja, dan Vietnam masing-masing 10 persen, sementara Singapura, Laos, dan Thailand mencapai 7 persen.

“Kalau tahun depan kita naik 12 persen, menjadi tertinggi di ASEAN,” ungkap Said dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/3/2024).

Atas rencana pemerintah tersebut, Said juga menyoroti tingkat daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih jika dibandingkan dengan periode sebelum 2019, atau sebelum pandemi COVID-19. “Saya meminta pemerintah untuk membuat kajian atas rencana kenaikan PPN ini lebih komprehensif, mempertimbangkan semua aspek, bukan semata mata keinginan untuk menaikkan pendapatan negara, ” katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 memang tumbuh 4,82 persen. Pertumbuhan ini masih lebih rendah dibanding dengan rata rata periode 2011-2019 yang berada di level 5,1 persen dan perlu dicermati angka Indeks Pejualan Riil (IPR) antara periode sebelum COVID-19 dengan periode pemulihan sejak dua tahun lalu.

“Pada tahun 2019 IPR sempat menyentuh 250, dengan angka terendah 220, sementara paska covid19, setidaknya di tahun 2023, IPR tahun 2023 rata rata dibawah 210, ” ujarnya.

Secara prinsip, Said mengatakan Banggar DPR meminta pemerintah untuk membuat kajian atas rencana kenaikan PPN ini lebih komprehensif, mempertimbangkan semua aspek, bukan semata mata keinginan untuk menaikkan pendapatan negara. Namun Said mengingatkan bagaimana kondisi perekonomian kita di tahun 2025, terutama daya beli masyarakat, tingkat inflasi di consumer good, perumahan, transportasi, pendidikan dan kesehatan.

“Pemerintah harus banyak akal untuk menaikkan pendapatan negara tanpa harus membebani rakyat, ” katanya. (gsu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.