Revisi UU PNBP Harus Cerminkan Keadaan Fiskal Daerah Penghasil
JakCityNews (Jakarta)-Ketua Komite IV DPD RI, H. Ahmad Nawardi menegaskan
revisi UU Penerimaan Negaral Bukan Pajak (PNBP) harus mencerminkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil.
Komite IV DPD RI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan PNBP agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan daerah.
“Revisi ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki keadilan fiskal bagi Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil. Kami ingin memastikan bahwa kontribusi daerah benar-benar dihargai dalam bentuk kebijakan yang lebih adil,” ujar Ahmad Nawardi melalui keterangan tertulisnya, Senin (3/3/2025).
Ahmad Nawardi menegaskan Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap PNBP nasional, terutama dari sektor migas, pertambangan, dan kehutanan. Namun, realisasi penerimaan daerah dari PNBP dinilai belum sebanding dengan potensi yang ada.
“Kalimantan Timur selama ini menyumbang PNBP dalam jumlah besar, namun distribusinya masih belum optimal bagi pembangunan daerah. Kami ingin memastikan bahwa daerah penghasil mendapatkan manfaat yang adil dan proporsional,” ujarnya.
Nawardi menambahkan dengan sinergi antara DPD RI, pemerintah pusat, dan daerah, diharapkan revisi UU PNBP ini dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan yang selama ini dihadapi.
Revisi juga diharapkan mampu menciptakan sistem pengelolaan PNBP yang lebih efektif dan berkeadilan bagi Kalimantan Timur.
“Kami ingin memastikan bahwa revisi UU PNBP dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi daerah, khususnya Kalimantan Timur, sehingga penerimaan negara ini bisa benar-benar berdampak bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Ahmad Nawardi.
Akhir Februari lalu, Komite IV DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. (gsu)
