DPD RI Sub Wilayah Timur I Akan Tingkatkan Penyerapan Aspirasi Daerah
JakCityNews (Makasar) – Sejumlah anggota DPD RI Sub Wilayah Timur I, bertekad lebih meningkatkan penyerapan aspirasi daerah. Menurut Wakil Ketua DPD RI Mahyudin, yang juga Pimpinan Anggota DPD Sub Wilayah Timur I, penyerapan aspirasi daerah merupakan suatu yang penting, mengingat DPD pada dasarnya merupakan lembaga yang mewakili wilayah (daerah).
“Fungsi legislasi dan budgeting yang ada pada DPD saat ini masih jauh dari cita-cita awal dibentuknya, sebagai pengawal aspirasi daerah,” katanya saat memimpin Rapat Konsolidasi Pimpinan dan Anggota DPD RI Sub Wilayah Timur I, di Makasar, Selasa (8/2/2022).
Mahyudin tak menampik minimnya kewenangan yang diberikan kepada DPD , membuat kerja-kerja politik anggota DPD dalam penyerapan aspirasi daerah terkesan sebagai seremonial belaka, tanpa hasil yang dirasakan rakyat.
Bahkan, senator asal Kalimantan Timur itu, tidak keberatan jika posisinya sebagai pimpinan DPD RI dimanfaatkan untuk menindaklanjuti serta mengawal hasil pengawasan setiap anggota DPD di daerahnya masing-masing, baik di tingkat komite DPD dan tingkat eksekutif.
“Fungsi pengawasan harus kita kuatkan, kita inventarisir semua permasalahan di daerah. Kita kawal melalui melalui Komite di DPD, dan kita sampaikan pada menteri bersangkutan,” katanya.
Baca juga :
- PLN Terus Jalin Kolaborasi Global, Kembangkan Energi Hidro di Indonesia
- PLN Mobile Proliga 2025: LavAni Menangi Laga Perdananya di Final Four, Kalahkan Bank Sumsel 3-0
- PLN Mobile Proliga 2025: Popsivo atasi Petrokimia untuk Raih Kemenangan Pertama Babak Final Four
- PLN Mobile Proliga 2025: Bhayangkara Presisi Tundukkan Samator
- PLN Mobile Proliga 2025: Pertamina Kalahkan Electric PLN di Awal Laga Final Four
Wakil Ketua Komite I DPD RI Fernando Sinaga memaparkan terkait perkembangan RUU Otsus Aceh dan UU Ciptaker serta pendalaman UU IKN.
Sedang Wakil Ketua Komite II DPD RI Lukky Semen, berharap program-program pemerintah yang bersumber pada APBN harus diawasi secara kelembagaan dengan ketat.
“Saya sepakat dengan Wakil Ketua DPD RI bahwa kita kuatkan fungsi pengawasan, untuk menyampaikan dan merangkum catatan temuan di daerah dan mendapatkan solusi bagi daerah jika ada permasalahan,” ungkap Senator asal Sulawesi Tengah.
Pada kesempatan yang sama , Wakil Ketua Komite III DPD RI M. Rakhman menjelaskan perkembangan RUU tentang Rumah Sakit, RUU Serikat Pekerja, dan pengawasan permasalahan Haji. (Bas/Gatt)
