Hilmy Muhammad Nilai wacana penundaan Pemilu 2024 Disuarakan Parpol Koalisi pemerintah Tak Bisa Dilakukan
JakCityNews (Yogyakarta) – Anggota Komite I DPD RI, Dr. H. Hilmy Muhammad, MA mengatakan, sudah ada kesepakatan pemerintah-parlemen untuk menyelenggarakan Pemilu pada 14 Februari 2024.
“Wacana penundaan Pemilu sudah terlambat, karena tahapan Pemilu sudah diputuskan bersama antara pemerintah dan parlemen. Bahkan tanggal Pemilu juga sudah ditetapkan, kok masih diusulkan?” kata Gus Hilmy
Gus Hilmy meminta semua pihak taat pada UUD 1945 yang secara eksplisit mengatur Pemilu dilakukan berkala selama 5 tahun sekali.
“Kita seharusnya menjunjung tinggi konstitusi yang sudah kita tetapkan sendiri. Ketika tahapan periodisasi pemerintahan adalah 5 tahunan, seharusnya kita juga berkomitmen untuk melakukannya sesuai dengan tahapan,” tegas kembali disampaikan Gus Hilmy.
Baca juga :
- Hadir Menjadi Pembicara di Lemhannas, Menteri AHY: Butuh Kepemimpinan Transformasional untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
- Kejuaraan Bola Voli Asia Putra U-20: Timnas Indonesia Berusaha Menang Lawan India
- SEA V League: PBVSI Panggil 14 Pemain Voli Putri
- Optimalisasi Pembangkit Sepanjang 2023, Bikin Kinerja PLN Nusantara Power Melejit
- Kejuaraan Bola Voli Asia Putra U-20 Tahun 2024: Timnas Indonesia Pastikan Langkah ke Perempatfinal
Gus Hilmy juga menolak alasan penundaan Pemilu disebabkan bencana COVID-19 sehingga berdampak pada ekonomi dan pembangunan. Menurutnya, hal tersebut justru menjadi tantangan Presiden untuk menyelesaikan sebelum masa jabatannya usai.
“Bahwa ada bencana atau pandemi seperti COVID-19, yang menjadikan pembangunan tidak sesuai dengan target pencapaian, dan sebagainya, ya itu bagian dari tantangan di tiap periode pemerintahan,” ucap Gus Hilmy.
Gus Hilmy mengatakan, masyarakat akan memaklumi lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan karena COVID-19, selama pemerintah adil dan amanah pada konstitusi.
“Ketidaktercapaian target disebabkan karena pandemi atau bencana, saya kira bisa dipahami oleh rakyat, karena itu berarti force majeure, atau di luar perkiraan dan kemampuan kita,” ungkap Gus Hilmy. (Bas/Gatt)
