Komite I DPD RI Minta Pemerintah Lebih Perhatikan Wilayah Perbatasan
JakCityNews (Banda Aceh) – Ketua Komite I DPD RI H. Fachrul Razi, M.I.P meminta agar pemerintah lebih memperhatikan wilayah perbatasan sebagai salah satu aspek penting dalam penegakkan pertahanan-keamanan terkait kedaulatan negara.
Hal itu, karena selama ini wilayah perbatasan sering mengalami kompleksitas masalah yang berpengaruh pada kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan dan keamanan.
“Wilayah perbatasan sering masih terisolir, tertinggal, infrastruktur yang minim, pengawasan yang lemah. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan dan pengawasan yang memadai dalam kawasan perbatasan,” ucap Fachrul Razi pada Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Senin (28/3/2022).
Fachrul juga mendorong adanya sinergi yang kuat antara DPD RI dengan pemerintah dalam upaya penyelesaian berbagai isu terkait pertahanan dan keamanan di seluruh daerah di Indonesia.
“Di wilayah perbatasan butuh sistem manajemen yang terorganisasi di pusat dan di daerah. Seharusnya ada elaborasi dari pendekatan keamanan dan kesejahteraannya,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Rektor II USK Dr. Ir. Agussabati, M.Si mengatakan, pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra untuk wilayah perbatasan. Sebab diakui atau tidak, tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah perbatasan relatif lebih rendah dibanding yang hidup di wilayah non perbatasan.
Selain itu, tanpa perhatian ekstra pemerintah, maka secara psikologis masyarakat di wilayah perbatasan akan terasa lebih dekat dengan negara tetangga.
Untuk itulah, Agussabti menilai FGD ini sangat penting untuk menemukan formula kebijakan yang tepat dalam membangun masyarakat di perbatasan.
“Insyaallah, dalam kaitan ini USK akan selalu siap mencurahkan segala pemikiran serta temuan-temuan keilmuan yang baru, terkait upaya kita membangun wilayah perbatasan,” ucapnya.
Dalam kegiatan ini, USK melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan juga melakukan penandatangan Mou dengan Universitas Indonesia, tentang program magister ketahanan nasional dibentuknya Pusat Kajian Pembangunan Wilayah Perbatasan di USK. (Bas)
