Pembangunan Makin Masif, Warga Bogor Mengadu ke DPR
JakCityNews (Jakarta) – Komisi VI DPR menerima aduan sejumlah masyarakat yang tergabung dalam organisasi Kerukunan Warga Puncak (KWP) atau Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), kota Bogor, Jawa Barat, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2024). Aduan pokok AMBS adalah semakin masifnya pembangunan dan pariwisata di Kawasan Puncak tanpa memperhatikan perekonomian, lingkungan, dan kearifan lokal setempat.
“Misalnya dengan semakin banyaknya pembangunan dan investasi yang tidak melibatkan masyarakat, ” Ketua AMBS Muhsin kepada Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal dan Anggota Komisi V Mulyadi.
Atas aduan tersebut, Hekal mengatakan Komisi VI yang bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berkoordinasi dengan PTPN (PT Perkebunan Nusantara), Perhutani dan Jasa Marga sebagai BUMN yang berada di Kawasan Puncak untuk dapat menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut.
“Nanti kita coba mediasi supaya sama-sama mendapat poin win-win solution yang bisa diterima,” ujar Hekal.
Hekal menyadari, semangat berwisata masyarakat di alam terbuka, menjadi salah satu gerakan di BUMN untuk menawarkan wisata alam, salah satunya melalui wisata kebun teh di Puncak. Namun, hal tersebut harusnya diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar.
“Hal inilah yang dinilai tidak terjadi di Puncak, karena masyarakat sekitarnya mungkin belum terakomodir. Malah ini mungkin pengusaha-pengusaha dari lain tempat datang ke situ (bahkan) malah kok kita dengar ada sebagian yang pada digusur,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Haekal berharap kawasan Puncak dapat tetap dijaga kearifan lokalnya, termasuk menjaga kawasan tersebut dari bencana yang terjadi akibat pembangunan yang semakin masif. Ia berharap BUMN yang ada di Kawasan Puncak dapat menjadi andalan masyarakat dan justru menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan swasta yang berinvestasi di Indonesia.
“Ini yang kita harus perbaiki. Memang ini PR-nya nggak gampang, karena ini terjadi bukan hanya dengan BUMN-BUMN. Ini banyak sekali kita dapat keluhan, tapi memang ini sesuatu yang harus senantiasa kita laksanakan,” ujarnya. (gsu)
